Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Gerindra, Hendra. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)
Tenggarong - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Gerindra, Hendra, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kukar Tahun 2025–2029.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar atas penyusunan RPJMD yang mengusung visi “Kukar Idaman Terbaik” dengan arah pembangunan menuju terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju serta berkelanjutan.
“Dengan ini, Fraksi Gerindra berharap agar penyusunan RPJMD 2025–2029 dapat disempurnakan dengan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hendra.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia menyampaikan sejumlah catatan dan masukan untuk memperkuat implementasi kebijakan pembangunan daerah tersebut.
Menurut Hendra, terdapat beberapa tantangan krusial dalam pelaksanaan RPJMD, antara lain kesenjangan pembangunan antarwilayah, tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, serta lemahnya inovasi daerah.
“Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroda yang ada. Fraksi Gerindra meminta penjelasan pemerintah terkait strategi dalam meningkatkan PAD dan mengatasi tantangan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti misi kelima dalam RPJMD, yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pembangunan dasar dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.” Namun, dalam realitanya, masih terdapat berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi serta kesenjangan pembangunan yang cukup nyata di sejumlah wilayah Kukar.
“Kondisi infrastruktur yang belum memadai berdampak pada mobilitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, kami memohon penjelasan pemerintah terkait langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut,” tambahnya.
Hendra menegaskan bahwa seluruh pandangan Fraksi Gerindra disampaikan bukan dalam konteks politis, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk kebaikan bersama.
“Harapan kami, pelaksanaan pemerintahan ke depan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Kukar,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Mr)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Gerindra, Hendra. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)
Tenggarong - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Gerindra, Hendra, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kukar Tahun 2025–2029.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar atas penyusunan RPJMD yang mengusung visi “Kukar Idaman Terbaik” dengan arah pembangunan menuju terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju serta berkelanjutan.
“Dengan ini, Fraksi Gerindra berharap agar penyusunan RPJMD 2025–2029 dapat disempurnakan dengan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hendra.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia menyampaikan sejumlah catatan dan masukan untuk memperkuat implementasi kebijakan pembangunan daerah tersebut.
Menurut Hendra, terdapat beberapa tantangan krusial dalam pelaksanaan RPJMD, antara lain kesenjangan pembangunan antarwilayah, tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, serta lemahnya inovasi daerah.
“Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroda yang ada. Fraksi Gerindra meminta penjelasan pemerintah terkait strategi dalam meningkatkan PAD dan mengatasi tantangan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti misi kelima dalam RPJMD, yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pembangunan dasar dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.” Namun, dalam realitanya, masih terdapat berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi serta kesenjangan pembangunan yang cukup nyata di sejumlah wilayah Kukar.
“Kondisi infrastruktur yang belum memadai berdampak pada mobilitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, kami memohon penjelasan pemerintah terkait langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut,” tambahnya.
Hendra menegaskan bahwa seluruh pandangan Fraksi Gerindra disampaikan bukan dalam konteks politis, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk kebaikan bersama.
“Harapan kami, pelaksanaan pemerintahan ke depan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Kukar,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Mr)