Tenggarong -  DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait percepatan finalisasi RPJMD Kukar 2025-2029, di Ruang Rapat Banmus, Senin (20/10/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD M Andi Faisal didampingi M idham, Fatlon Nisa, Eko Wulandanu, Erwin, Taufik Ridianur, Sarifuddin itu salah satu yang menjadi pokok pembahasan yakni terkait isu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kemungkinan bakal dihapus pada tahun depan imbas adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Karena memang pemotongan dana bagi hasil ini luar biasa, Kukar inikan penyumbang terbesar DBH, ketika kita dipotong dari 76 persen. Memang beberapa daerah itu memangkas TPP nya termasuk provinsi dan lain-lain, tetapi saya yakinkan bahwa saya mewakili Fraksi PDIP menjadi garda terdepan untuk mempertahankan bahwa TPP itu tetap akan kita serahkan kepada ASN yang ada di Kutai Kartanegara dengan segala dinamikanya,” kata Andi Faisal, Selasa (21/10/2025).

Menyikapi kemungkinan kondisi yang cukup mengkhawatirkan ini, Ical sapaan akrabnya meminta kepada ASN untuk tetap tenang dan teruslah mengutamakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

 Urusan terkait perjuangan mempertahankan TPP di tahun depan biar para anggota DPRD Kukar bersama kepala daerah saja yang memikirkannya.

“Jadi harapan saya teman-teman ASN tetap bekerja saja dengan baik tak usah khawatir, soal lainnya biar kami mikirkan, ini juga kita membahas dengan pemerintah daerah saya yakinlah pak Aulia - Rendi pasti arif dan bijaksana melihat keadaan ini,” tegas Ical yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kukar ini.

Ical melanjutkan memang ini keadaan yang pahit bagi kita semua, kondisi dari APBD Kukar sebesar Rp12 triliun lebih turun menjadi Rp5 triliun koma sekian saja sehingga ini jadi catatan penting bagi semua.

 “Mudah-mudahan dengan doa semuanya TPP tetap bisa kita pertahankan, TPP tetap tidak ada pemangkasan, tetap on the track,” papar Ical. (Adv)

(Sf/Mr)