Seputar Fakta

    DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

    DPRD Kukar Minta PLN Percepat Perbaikan Jaringan dan Pertamina Tambah Kuota BBM

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    03 November 2026 pukul 20:04 WITA

    Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid (Foto: Agus Saputra/seputarfakta.com)

    Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta PT PLN dan PT Pertamina mempercepat penanganan gangguan distribusi listrik serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kukar.

    Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk membahas gangguan distribusi listrik dan kelangkaan BBM akibat hambatan pasokan serta lonjakan permintaan masyarakat, Senin (2/11/2026).

    Dalam RDP tersebut, PLN telah menyampaikan sejumlah faktor yang menyebabkan pemadaman listrik. 

    Persoalan serupa ternyata tidak hanya terjadi di Kukar, tapi juga melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur hingga Kalimantan.

    Meski sejumlah daerah saat ini sedang terdampak pemadaman bergilir, PLN menyampaikan gangguan pasokan listrik diharapkan dapat teratasi secara bertahap pada akhir November-Desember 2026.

    "Kami tekankan kepada BUMN supaya proses perbaikan dipercepat, sehingga keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi sekarang ini bisa segera diatasi dan tidak terus berulang," ujar Abdul Rasyid.

    Selain mengganggu aktivitas masyarakat, pemadaman listrik juga berdampak terhadap kegiatan usaha. Melihat kondisi itu, DPRD turut mempertanyakan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.

    Menurutnya, PLN di tingkat wilayah telah menyampaikan persoalan tersebut untuk diteruskan kepada PLN di Balikpapan. 

    Kini DPRD masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

    Di sisi lain, DPRD juga meminta Pertamina memperbaiki pengaturan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar antrean panjang tidak terus terjadi.

    Salah satu upaya yang didorong yakni penambahan kuota BBM untuk wilayah Kukar. Dengan begitu, ketersediaan pasokan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi penumpukan antrean di SPBU.

    "Kami minta ada pengaturan pelayanan di SPBU dan penambahan kuota BBM di Kukar, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan tidak lagi terjadi antrean panjang seperti sekarang," tandasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

    DPRD Kukar Minta PLN Percepat Perbaikan Jaringan dan Pertamina Tambah Kuota BBM

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    03 November 2026 pukul 20:04 WITA

    Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid (Foto: Agus Saputra/seputarfakta.com)

    Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta PT PLN dan PT Pertamina mempercepat penanganan gangguan distribusi listrik serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kukar.

    Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk membahas gangguan distribusi listrik dan kelangkaan BBM akibat hambatan pasokan serta lonjakan permintaan masyarakat, Senin (2/11/2026).

    Dalam RDP tersebut, PLN telah menyampaikan sejumlah faktor yang menyebabkan pemadaman listrik. 

    Persoalan serupa ternyata tidak hanya terjadi di Kukar, tapi juga melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur hingga Kalimantan.

    Meski sejumlah daerah saat ini sedang terdampak pemadaman bergilir, PLN menyampaikan gangguan pasokan listrik diharapkan dapat teratasi secara bertahap pada akhir November-Desember 2026.

    "Kami tekankan kepada BUMN supaya proses perbaikan dipercepat, sehingga keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi sekarang ini bisa segera diatasi dan tidak terus berulang," ujar Abdul Rasyid.

    Selain mengganggu aktivitas masyarakat, pemadaman listrik juga berdampak terhadap kegiatan usaha. Melihat kondisi itu, DPRD turut mempertanyakan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.

    Menurutnya, PLN di tingkat wilayah telah menyampaikan persoalan tersebut untuk diteruskan kepada PLN di Balikpapan. 

    Kini DPRD masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

    Di sisi lain, DPRD juga meminta Pertamina memperbaiki pengaturan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar antrean panjang tidak terus terjadi.

    Salah satu upaya yang didorong yakni penambahan kuota BBM untuk wilayah Kukar. Dengan begitu, ketersediaan pasokan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi penumpukan antrean di SPBU.

    "Kami minta ada pengaturan pelayanan di SPBU dan penambahan kuota BBM di Kukar, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan tidak lagi terjadi antrean panjang seperti sekarang," tandasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)