Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) telah melaksanakan Rapat Paripurna ke-13 masa sidang III dengan agenda Penyampaian Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Pemkab Kukar.
"Kita sudah dengar laporan dari Sekda Kukar berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2024 dimana 24,9 persen yang baru terserap, jadi masih ada 76 persen," ucap Rasid, Rabu (16/7/2024).
Rasid mengaku ini harus menjadi perhatian bagi seluruh OPD yang ada di Kukar dan mengontrol kegiatan-kegiatan, sehingga proses dari realisasi anggarannya tersebut bisa maksimal.
"Belajar dari pengalaman, biasanya realisasi anggaran itu sekitar 80 persen dan ini banyak faktornya, mungkin ada yang bisa dan tak bisa dikerjakan sehingga ada sisa dari anggaran itu," kata Rasid.
Ia menyebut DPRS akan menekankan kepada OPD terkait yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Pekerja Umum (PU), Dinas Kesehatan, Disdik dan Dinas Perkim.
"Kita akan tekankan kepada OPD terkait ini untuk memaksimalkan APBD pembangunan, infrastruktur jalan, pasar dan lainnya," sebutnya.
Kini, kata dia, sudah masuk pertengahan tahun atau di Juli, biasanya memang puncak dari realisasi anggaran ini ada di Oktober dan November.
Rasid berharap realisasi anggaran 2024 yang nantinya dilakukan oleh Pemkab Kukar bisa maksimal, sehingga minim sekali besaran silpa pada tahun ini.
"Harapan saya mudah-mudahan ini bisa maksimal dan masyarakat juga dapat menikmati," pungkasnya.
(Sf/By)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) telah melaksanakan Rapat Paripurna ke-13 masa sidang III dengan agenda Penyampaian Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Pemkab Kukar.
"Kita sudah dengar laporan dari Sekda Kukar berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2024 dimana 24,9 persen yang baru terserap, jadi masih ada 76 persen," ucap Rasid, Rabu (16/7/2024).
Rasid mengaku ini harus menjadi perhatian bagi seluruh OPD yang ada di Kukar dan mengontrol kegiatan-kegiatan, sehingga proses dari realisasi anggarannya tersebut bisa maksimal.
"Belajar dari pengalaman, biasanya realisasi anggaran itu sekitar 80 persen dan ini banyak faktornya, mungkin ada yang bisa dan tak bisa dikerjakan sehingga ada sisa dari anggaran itu," kata Rasid.
Ia menyebut DPRS akan menekankan kepada OPD terkait yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Pekerja Umum (PU), Dinas Kesehatan, Disdik dan Dinas Perkim.
"Kita akan tekankan kepada OPD terkait ini untuk memaksimalkan APBD pembangunan, infrastruktur jalan, pasar dan lainnya," sebutnya.
Kini, kata dia, sudah masuk pertengahan tahun atau di Juli, biasanya memang puncak dari realisasi anggaran ini ada di Oktober dan November.
Rasid berharap realisasi anggaran 2024 yang nantinya dilakukan oleh Pemkab Kukar bisa maksimal, sehingga minim sekali besaran silpa pada tahun ini.
"Harapan saya mudah-mudahan ini bisa maksimal dan masyarakat juga dapat menikmati," pungkasnya.
(Sf/By)