Tenggarong - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) Muhammad Idham menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kukar yang harus segera ditangani agar tidak meluas dan menghambat masa depan generasi muda.

Angka putus sekolah dilaporkan cukup tinggi, dengan total sekitar 6.800 siswa pada September 2025 kemarin, banyak anak-anak yang tidak melanjutkan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menenagah Atas (SMA).

“Kalau alasan mereka tidak melanjutkan sekolah karena tak mampu, ini harus segera kita cari solusinya, Pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Idham, Minggu (18/10/2025).

Ia menerangkan, pemerintah daerah maupun pusat kini telah menyediakan program wajib belajar, beasiswa, hingga bantuan perlengkapan sekolah, seharusnya kasus putus sekolah tidak terjadi di era sekarang.

Kata dia, di setiap kecamatan sudah tersedia Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya. Pada program ini anak-anak itu tetap mendapatkan hak belajar dengan pola khusus sesuai kondisi masing-masing.

“Di setiap kecamatan program SKB sudah berjalan dan itu harus dimaksimalkan supaya tidak ada anak yang kehilangan pendidikan,” ujarnya.

DPRD Kukar berkomitmen melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat langsung persoalan dan memastikan semua program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Idham menegaskan, sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penganggaran daerah, dari sisi penyediaan fasilitas hingga peningkatan kualitas.

“Semua anak di Kukar wajib mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mereka kunci masa depan daerah ini jangan sampai di abaikan” tutupnya. (Adv)

(Sf/Rs)