Tenggarong - Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), M Hidayat meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat pengawasan dampak aktivitas industri, terutama di wilayah pesisir yang menjadi pusat kegiatan tambang dan migas.

“Banyak aktivitas tambang di wilayah pesisir, makanya penting untuk memastikan dampak lingkungan yang ditimbulkan supaya tidak merugikan masyarakat luas,” kata Hidayat, Kamis (16/9/2025).

Ia menegaskan monitoring harus tetap dijalankan sehingga potensi kerusakan bisa diantisipasi sejak dini.

Kata dia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) harus terus melakukan pantauan, pencegahan, pengendalian, maupun pemulihan. Jangan sampai dampak yang ditimbulkan meluas dan tanpa ada solusi.

"Investasi memang membawa keuntungan, tapi kita harus sejalan dengan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan yang benar," tegasnya.

Ia menilai regulasi yang jelas kepada pihak perusahaan sangat penting agar mereka tidak lepas tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

“Boleh saja kita berinvestasi tapi kalau itu membuat lingkungan rusak dan masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Makanya harus ada kepastian hukum yang jelas untuk mengatur kegiatan perusahaan agar tidak merugikan ke depannya," jelasnya.

DPRD berkomitmen akan terus melakukan pengawasan demi memastikan pemda benar-benar serius dalam menangani persoalan lingkungan di Kukar.

"Pengawasan ketat jadi kunci agar dampak buruk tidak berlarut-larut. Kita ingin masyarakat pesisir juga mendapat manfaat dari pembangunan, tanpa harus menanggung beban kerusakan lingkungan,” tutupnya. (Adv)

(Sf/Lo)