DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Foto: Arsensia Serlyani/Seputarfakta.com)
Tenggarong – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat program yang mampu menjawab dampak perkembangan ketenagakerjaan di tengah masyarakat.
Langkah tersebut dinilai perlu diarahkan pada visi Kukar Idaman Terbaik yang menempatkan pangan, pariwisata, dan industri hijau sebagai fondasi pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.
Abdul Rasid mengatakan perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini tidak terlepas dari dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, OPD teknis diminta mampu menyusun program yang relevan dengan kondisi daerah sekaligus mendukung arah pembangunan Kukar.
“Mencermati perkembangan saat ini, khususnya ketenagakerjaan, ini menimbulkan tentu dampak di masyarakat. Kita harapkan OPD-OPD terkait, teknis terkait, tentu tadi di awal saya sampaikan bahwa kita mengacu dan mendukung visi-misi Kukar Idaman Terbaik,” ujar Abdul, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, visi Kukar Idaman Terbaik diarahkan untuk membangun Kukar yang berinovasi, berdaya saing, dan mandiri.
Fondasi tersebut bertumpu pada kekuatan pangan, pariwisata, serta industri hijau yang maju dan berkelanjutan.
“Berbicara tentang pangan, sesuai dengan luasan Kukar ini, diharapkan OPD terkait itu dapat memprogramkan hal-hal yang tadi disinggung oleh pimpinan rapat,” ungkapnya.
Abdul Rasid menilai sektor pangan menjadi salah satu ruang yang dapat terus diperkuat mengingat karakteristik dan luasan wilayah Kukar.
Penguatan program di sektor tersebut diharapkan tetap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di tengah berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Di sisi lain, ia menyinggung adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yang membatasi ruang pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk melalui mekanisme yang selama ini dikenal masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir).
“Bahwa Kemendagri ini ada regulasi yang membatasi ruang kita untuk membantu masyarakat, biasanya adik-adik tahu lewat pokir misalnya. Diharapkan itu bijaksanalah,” tegasnya.
Karena itu, Abdul Rasid mendorong OPD terkait tetap mencari ruang program yang tepat dan sesuai ketentuan, sehingga arah pembangunan daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat serta visi Kukar Idaman Terbaik.
(Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Foto: Arsensia Serlyani/Seputarfakta.com)
Tenggarong – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat program yang mampu menjawab dampak perkembangan ketenagakerjaan di tengah masyarakat.
Langkah tersebut dinilai perlu diarahkan pada visi Kukar Idaman Terbaik yang menempatkan pangan, pariwisata, dan industri hijau sebagai fondasi pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.
Abdul Rasid mengatakan perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini tidak terlepas dari dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, OPD teknis diminta mampu menyusun program yang relevan dengan kondisi daerah sekaligus mendukung arah pembangunan Kukar.
“Mencermati perkembangan saat ini, khususnya ketenagakerjaan, ini menimbulkan tentu dampak di masyarakat. Kita harapkan OPD-OPD terkait, teknis terkait, tentu tadi di awal saya sampaikan bahwa kita mengacu dan mendukung visi-misi Kukar Idaman Terbaik,” ujar Abdul, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, visi Kukar Idaman Terbaik diarahkan untuk membangun Kukar yang berinovasi, berdaya saing, dan mandiri.
Fondasi tersebut bertumpu pada kekuatan pangan, pariwisata, serta industri hijau yang maju dan berkelanjutan.
“Berbicara tentang pangan, sesuai dengan luasan Kukar ini, diharapkan OPD terkait itu dapat memprogramkan hal-hal yang tadi disinggung oleh pimpinan rapat,” ungkapnya.
Abdul Rasid menilai sektor pangan menjadi salah satu ruang yang dapat terus diperkuat mengingat karakteristik dan luasan wilayah Kukar.
Penguatan program di sektor tersebut diharapkan tetap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di tengah berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Di sisi lain, ia menyinggung adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yang membatasi ruang pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk melalui mekanisme yang selama ini dikenal masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir).
“Bahwa Kemendagri ini ada regulasi yang membatasi ruang kita untuk membantu masyarakat, biasanya adik-adik tahu lewat pokir misalnya. Diharapkan itu bijaksanalah,” tegasnya.
Karena itu, Abdul Rasid mendorong OPD terkait tetap mencari ruang program yang tepat dan sesuai ketentuan, sehingga arah pembangunan daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat serta visi Kukar Idaman Terbaik.
(Sf/Rs)