Tenggarong - Fraksi Golkar di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Juru Bicara Fraksi Golkar, Johansyah mengatakan Fraksi Golkar mengapresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025. 

Dokumen tersebut merupakan instrumen penting yang mencerminkan kondisi keuangan daerah sekaligus rencana pengelolaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan.

Terkait kebijakan pendapatan daerah, Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diakuinya masih rendah.

“Fraksi Golkar menilai PAD masih rendah, hal ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan potensi PAD dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta tata kelola retribusi yang transparan,” ungkap Johan, Kamis (2/10/2025).

Johan yang juga anggota Komisi III ini mengidentifikasi beberapa kendala dalam peningkatan pendapatan, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya validitas data, serta belum optimalnya pengawasan retribusi daerah. 

Karena itu, Fraksi Golkar mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dari sisi belanja daerah adanya penyesuaian signifikan dalam belanja operasional, belanja modal, maupun belanja tidak terduga.

“Fraksi Golkar menilai efisiensi belanja harus menjadi prioritas di tengah keterbatasan keuangan. Kami mendukung alokasi belanja untuk urusan wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang meningkatkan daya saing daerah,” sebutnya.

Mengenai kebijakan pembiayaan, Fraksi Golkar menyoroti masih dominannya ketergantungan pada sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebagai sumber pembiayaan daerah. 

Mereka mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan serta mengoptimalkan sumber lain, termasuk pencairan dana cadangan dan aset daerah.

Selain itu, Johansyah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pembiayaan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi prosesnya. Hal ini, katanya, akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan daerah.

Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya penyesuaian target dan sasaran program pembangunan agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Program yang dijalankan, lanjut Johan harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, pihaknya mendukung penyusunan rekapitulasi perubahan belanja yang lebih jelas dan terukur sehingga alokasi anggaran dapat dipahami semua pihak. Fraksi Golkar berharap langkah ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Adv)

(Sf/Mr)