Tenggarong - Taman Miniatur atau dikenal dengan Taman Replika Kerajaan Nusantara dan Monumen Dunia yang terletak di kawasan Waduk Panji Sukarame, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Akbar Haka mengatakan kawasan tersebut saat ini terus mengalami perkembangan berkat swadaya masyarakat. 

Sejumlah wahana dan fasilitas juga mulai ditambahkan untuk menarik minat para pengunjung.

“Perkembangannya sendiri memang swadaya masyarakat yang dalam tanda kutip patungan itu cukup luar biasa karena menambah beberapa wahana dan warna-warna baru,” ujar Akbar, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, keberadaan Taman Miniatur mulai menarik kunjungan masyarakat meski belum dibuka secara resmi.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan apabila pengelolaannya ditata dengan baik.

Akbar menyebut salah satu hal yang perlu segera dilakukan adalah menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan tersebut. 

Beberapa opsi pengelolaan yang dapat dipertimbangkan yakni melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), karang taruna maupun pihak ketiga.

“Harapannya memang segera, entah kita dorong perbup-nya atau perdanya, segera kita proses dan mungkin bisa kita dorong ke pihak ketiga,” terangnya.

Ia menilai jika pengelolaan sudah memiliki dasar dan mekanisme yang jelas, maka kawasan tersebut dapat segera dibuka secara lebih luas untuk masyarakat umum.

Selain menjadi ruang rekreasi, sistem kontribusi dari aktivitas di kawasan tersebut juga berpeluang diarahkan agar memberikan pemasukan bagi daerah.

“Harapannya bisa segera masyarakat datang ke situ, mungkin sistem kontribusi seperti apa kita tetapkan, seperti PAD buat daerah kita,” harapnya.

Akbar menegaskan pengembangan Taman Miniatur perlu tetap mempertimbangkan keterlibatan masyarakat yang sejak awal telah berkontribusi melalui swadaya.

Melalui pola pengelolaan yang nantinya diterapkan, pihak bersangkutan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kawasan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. (Adv)

(Sf/Rs)