Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, menyerap sejumlah aspirasi warga saat menggelar reses di Jalan Triyu 1 RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. 

Infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan utama yang disampaikan masyarakat, mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga akses listrik bagi warga yang belum menikmati layanan tersebut.

Desman mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kembali dicek, termasuk memastikan usulan tersebut memenuhi mekanisme pengajuan yang berlaku. 

Saat ini, pengusulan program pembangunan harus dilengkapi sejumlah persyaratan, seperti proposal, titik koordinat lokasi dan identitas pengusul.

“Hal-hal tersebut nantinya akan kami cek kembali, terutama terkait usulan-usulan yang disampaikan. Sebab, mekanisme pengusulan saat ini memiliki ketentuan yang sedikit berbeda. Harus dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta persyaratan lain yang telah ditentukan,” ujar Desman, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut, ketentuan tersebut akan kembali disampaikan kepada Ketua RT dan masyarakat agar setiap usulan dapat diajukan sesuai mekanisme dan memiliki kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

Selain infrastruktur, kebutuhan listrik juga menjadi aspirasi warga. Desman mengatakan, pihaknya akan mengecek kondisi warga yang belum mendapatkan akses listrik, termasuk melihat kemungkinan penanganannya melalui program di luar APBD.

“Tadi juga ada aspirasi masyarakat terkait kebutuhan listrik bagi warga yang belum mendapat akses layanan tersebut. Ini juga akan kami cek kembali, termasuk kemungkinan penanganannya melalui program di luar APBD,” ungkapnya.

Desman belum dapat memastikan usulan mana yang akan lebih cepat direalisasikan. Pasalnya, pembahasan APBD murni 2027 belum dilakukan sehingga perkembangan dan pengawalan setiap usulan masih akan dilihat lebih lanjut.

Menurutnya, pemerintah eksekutif juga memiliki peran dalam mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan yang digulirkan. 

Ia berharap pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dapat dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan warga yang belum terakomodasi.

“Karena selama kami berkeliling dan turun langsung ke masyarakat, ternyata masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah,” katanya.

Desman menegaskan, reses tidak hanya menjadi ruang menyerap aspirasi, tetapi juga momentum memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat. DPRD, kata dia, merupakan bagian dari unsur pemerintahan sekaligus mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat.

“Melalui kegiatan reses ini, kami juga menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada sejumlah lokasi, termasuk lingkungan RT, yang membutuhkan perhatian dan diharapkan segera mendapatkan perbaikan,” pungkasnya.

(Sf/Rs)