Tenggarong - Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Faisal menyebut kasus pencabulan di salah satu pesantren menjadi luka besar di dunia pendidikan. 

Andi mengungkap banyak pesan yang telah diterima agar DPRD Kukar dapat membantu memperbaiki marwah nama baik pesantren. Persoalan ini memang sangat berdampak besar bagi dunia pendidikan, khususnya pondok pesantren (ponpes). 

DPRD Kukar akan mengambil langkah terjun langsung ke ponpes ersebut untuk memastikan keamanan bagi 152 santri lainnya. "Tidak ada kata terlambat, kita akan pastikan seluruh santri itu agar tetap aman," kata Andi. 

Selain menyasar penanganan darurat, langkah jangka panjang juga telah disiapkan. Andi menegaskan, tim ad hoc yang dibentuk tidak hanya fokus pada ponpes di Tenggarong Seberang, tetapi juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sekolah di Kukar, mulai dari ponpes, SMA, SMK, hingga sekolah Islam terpadu (IT).

“Semua sekolah akan kita skrining. Tidak ada lagi sekolah yang terkesan eksklusif dan tertutup. Setiap pondok harus lebih terbuka dan bisa diawasi,” tegasnya.

Kata dia, DPRD Kukar tidak akan main-main dalam menangani kasus ini. Seluruh langkah telah ditempuh dan dilakukan secara terbuka, transparan dan melibatkan semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, hingga pihak pondok pesantren.

“Ini menyangkut masa depan generasi muda Kukar dan nama baik sekolah pesantren, jangan karena satu sekolah yang berbuat semua kena batunya. Saya tegaskan kembali, kami tak akan kompromi dalam hal perlindungan anak. Semua harus tuntas dan ikut bertanggung jawab,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)