Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tenggarong - Infrastruktur jalan di Desa Sekampar, Kecamatan Kenohan kini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanrgara (Kukar) karena belum tersentuh perbaikan.
Anggota DPRD Kukar, Sri Muryani mengatakan sepanjang 20 Km jalan masih belum layak dilewati kendaraan roda dua maupun empat. Jalan di desa ini juga menjadi jalur penting mobilitas warga untuk mendistribusikan hasil pertanian.
"Kondisi jalan yang rusak ini tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi berisiko membahayakan keselamatan," kata Sri Mulyani, Senin (7/7/2025).
Dirinya mengungkap telah mendapat informasi terkait alokasi anggaran Rp30 miliar pada 2025 untuk perbaikan jalan di kawasan hulu.
Ia menegaskan realisasi anggaran tidak tersendat kendala teknis atau pun birokrasi. “Saya ingin pelaksanaannya juga harus tepat sasaran,” tegasnya.
Sri menilai keberadaan jalan yang layak merupakan bentuk pelayanan dasar dari pemerintah kepada masyarakat, perbaikan jalan menjadi faktor utama dalam menjalankan pembangunan agar lebih merata di setiap desa.
"Ini jadi tanggung jawab kita bersama, pembangunan dan pemerataan jalan perlu kita kawal sampai terwujud," ucapnya.
Kata dia DPRD Kukar juga harus aktif dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Warga tak akan teriak kalau infrastruktur dasar diperhatikan. Jalan rusak ini dampaknya ke semua sektor, khususnya pertanian dan pendidikan. Masyarakat juga diharapkan bisa mengawal sampai selesai,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tenggarong - Infrastruktur jalan di Desa Sekampar, Kecamatan Kenohan kini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanrgara (Kukar) karena belum tersentuh perbaikan.
Anggota DPRD Kukar, Sri Muryani mengatakan sepanjang 20 Km jalan masih belum layak dilewati kendaraan roda dua maupun empat. Jalan di desa ini juga menjadi jalur penting mobilitas warga untuk mendistribusikan hasil pertanian.
"Kondisi jalan yang rusak ini tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi berisiko membahayakan keselamatan," kata Sri Mulyani, Senin (7/7/2025).
Dirinya mengungkap telah mendapat informasi terkait alokasi anggaran Rp30 miliar pada 2025 untuk perbaikan jalan di kawasan hulu.
Ia menegaskan realisasi anggaran tidak tersendat kendala teknis atau pun birokrasi. “Saya ingin pelaksanaannya juga harus tepat sasaran,” tegasnya.
Sri menilai keberadaan jalan yang layak merupakan bentuk pelayanan dasar dari pemerintah kepada masyarakat, perbaikan jalan menjadi faktor utama dalam menjalankan pembangunan agar lebih merata di setiap desa.
"Ini jadi tanggung jawab kita bersama, pembangunan dan pemerataan jalan perlu kita kawal sampai terwujud," ucapnya.
Kata dia DPRD Kukar juga harus aktif dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Warga tak akan teriak kalau infrastruktur dasar diperhatikan. Jalan rusak ini dampaknya ke semua sektor, khususnya pertanian dan pendidikan. Masyarakat juga diharapkan bisa mengawal sampai selesai,” tutupnya. (Adv)
(Sf/Lo)