DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    Soroti Serapan Tenaga Kerja Lokal, DPRD Berau Minta Bukti, Bukan Klaim

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    27 Maret 2026 pukul 13:10 WITA

    Anggota Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Anggota Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi menekankan pentingnya transparansi perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya laporan berbasis persentase saja tidak cukup tanpa data yang jelas dan dapat diverifikasi.

    "Selama ini banyak perusahaan mengklaim sebagian besar tenaga kerjanya berasal dari masyarakat lokal. Namun saat diminta rincian, data yang diberikan sering kali tidak lengkap bahkan sulit ditelusuri," ungkap Ichsan.

    Ia menyebut kondisi tersebut membuat diskusi antara pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan dalam berbagai forum koordinasi menjadi kurang substansial. Tanpa data yang transparan, pembahasan berpotensi hanya berakhir pada klaim sepihak.

    "Kalau hanya menyebut angka, kita tidak tahu kebenarannya. Harus jelas siapa saja yang bekerja, menempati posisi apa, serta berasal dari kampung atau kecamatan mana. Keterbukaan data penting untuk mengukur dampak nyata investasi terhadap masyarakat sekitar," tuturnya.

    Ia juga menekankan perlunya membedakan antara program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Menurutnya kedua program tersebut memiliki tujuan berbeda.

    "Program pemberdayaan masyarakat harus memberikan dampak yang terukur dan langsung meningkatkan potensi ekonomi lokal," tambahnya.

    Sebagai langkah strategis yang dilakukan, ia menegaskan kepada pihak perusahaan untuk dapat menyiapkan laporan data lengkap sebelum menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

    "Pembahasan harus dimulai dari data yang jelas. Dengan begitu, kita bisa menilai secara objektif apakah kehadiran perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal," tegasnya.

    Ichsan pun berharap dengan upaya transparansi tersebut dapat memperkuat akuntabilitas perusahaan sekaligus memastikan investasi yang masuk ke Berau benar-benar membuka peluang kerja bagi warga setempat atau masyarakat lokal.

    "Ini penting juga untuk menekan angka pengaguran di daerah dan kita tidak ingin masyarakat disini malah hanya jadi penonton semata sementara warga luar yang lebih banyak bekerja disini. Kita ingin warga setempat juga di prioritaskan dalam serapan tenaga kerja," tandasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    Soroti Serapan Tenaga Kerja Lokal, DPRD Berau Minta Bukti, Bukan Klaim

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    27 Maret 2026 pukul 13:10 WITA

    Anggota Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Anggota Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi menekankan pentingnya transparansi perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya laporan berbasis persentase saja tidak cukup tanpa data yang jelas dan dapat diverifikasi.

    "Selama ini banyak perusahaan mengklaim sebagian besar tenaga kerjanya berasal dari masyarakat lokal. Namun saat diminta rincian, data yang diberikan sering kali tidak lengkap bahkan sulit ditelusuri," ungkap Ichsan.

    Ia menyebut kondisi tersebut membuat diskusi antara pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan dalam berbagai forum koordinasi menjadi kurang substansial. Tanpa data yang transparan, pembahasan berpotensi hanya berakhir pada klaim sepihak.

    "Kalau hanya menyebut angka, kita tidak tahu kebenarannya. Harus jelas siapa saja yang bekerja, menempati posisi apa, serta berasal dari kampung atau kecamatan mana. Keterbukaan data penting untuk mengukur dampak nyata investasi terhadap masyarakat sekitar," tuturnya.

    Ia juga menekankan perlunya membedakan antara program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Menurutnya kedua program tersebut memiliki tujuan berbeda.

    "Program pemberdayaan masyarakat harus memberikan dampak yang terukur dan langsung meningkatkan potensi ekonomi lokal," tambahnya.

    Sebagai langkah strategis yang dilakukan, ia menegaskan kepada pihak perusahaan untuk dapat menyiapkan laporan data lengkap sebelum menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

    "Pembahasan harus dimulai dari data yang jelas. Dengan begitu, kita bisa menilai secara objektif apakah kehadiran perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal," tegasnya.

    Ichsan pun berharap dengan upaya transparansi tersebut dapat memperkuat akuntabilitas perusahaan sekaligus memastikan investasi yang masuk ke Berau benar-benar membuka peluang kerja bagi warga setempat atau masyarakat lokal.

    "Ini penting juga untuk menekan angka pengaguran di daerah dan kita tidak ingin masyarakat disini malah hanya jadi penonton semata sementara warga luar yang lebih banyak bekerja disini. Kita ingin warga setempat juga di prioritaskan dalam serapan tenaga kerja," tandasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)