Tanjung Redeb - Masalah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) masih menjadi sorotan di Kabupaten Berau. 

Kali ini persoalan bukan hanya terkait nominal yang tidak sesuai, tetapi juga menyangkut ketidaktepatan pelaksanaan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan bagi para nakes.

Di tengah tingginya kebutuhan layanan kesehatan, ketidakjelasan pembayaran TPP bagi CPNS tenaga kesehatan formasi 2024 menjadi persoalan yang dinilai tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. 

Sebab dikhawatirkan akan berdampak pada mutu pelayanan kesehatan yang membuat para nakes merasa tidak dihargai, padahal mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan publik.

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna pun memberi perhatian serius atas persoalan tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret agar hak para tenaga kesehatan dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

"Kalau dari kami, tentu berharap diselesaikan sesuai kompetensinya. Artinya keringat orang itu harus dihargai," tutur Ratna.

Ia pun menegaskan pihaknya di DPRD juga akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Sebab masalah TPP bukan hanya persoalan administrasi semata, tetapi menyangkut penghargaan atas dedikasi tenaga kesehatan yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan salah satu investasi terpenting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan di daerah.

"Mereka bekerja untuk masyarakat. Sudah semestinya hak mereka tidak terhambat," ujarnya.

Terakhir, Ratna berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan ini secara cepat, transparan dan tepat waktu demi memastikan motivasi serta kualitas pelayanan tenaga kesehatan tetap terjaga. (Adv)

(Sf/Rs)