Tanjung Redeb - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan dari DPRD Berau, terutama terkait kualitas pengolahan makanan di dapur-dapur penyedia. DPRD menilai, keberhasilan program ini tidak cukup hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga pada konsistensi pengawasan terhadap proses pengolahan makanan.

Wakil Ketua l DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa aspek higienitas harus dijadikan prioritas utama demi memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat terutama anak-anak," ujar Subroto.

Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau untuk tidak hanya memberikan bimbingan teknis di awal kegiatan, tetapi juga melakukan inspeksi lapangan secara rutin.

"Dinkes jangan menunggu ada laporan baru turun. Semua dapur penyedia harus mengikuti prosedur yang benar," tuturnya.

Dirinya pun menekankan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci sangat penting untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Dimana, menurutnya SOP tersebut harus mencakup tata kelola dapur, penyimpanan bahan baku, hingga mekanisme distribusi makanan.

"Tanpa pedoman teknis yang jelas, risiko makanan basi, kontaminasi, atau penurunan kualitas bisa terjadi dan justru membahayakan kesehatan masyarakat," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Berau akan terus melakukan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran MBG tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

"Tujuan utama MBG adalah meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Maka kualitas, kebersihan, dan pengawasan harus menjadi prioritas," tandasnya.

Subroto pun berharap dengan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan SOP yang jelas, pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi kesehatan masyarakat Berau. (Adv)

(Sf/Rs)