Tanjung Redeb - Di tengah upaya peningkatan ekonomi daerah melalui berbagai sektor unggulan, sektor perikanan di Kabupaten Berau dinilai masih menyimpan potensi besar yang belum dikelola secara optimal. 

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, pun menyoroti hilangnya peluang pendapatan daerah dari aktivitas ekspor hasil laut. Dimana berdasarkan data sepanjang Juli hingga Oktober lalu, tercatat sekitar 58 ton ikan diekspor melalui Bandara Kalimarau. Namun meski potensi tersebut berasal dari perairan Berau, ekspor itu tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ikan-ikan itu dari perairan Berau, tapi hasilnya tidak kembali ke daerah. Kita hanya bisa melihat potensi itu lewat begitu saja," ujar Rudi.

Menurutnya, persoalan ini terjadi karena seluruh regulasi dan perizinan sektor perikanan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut pun membuat kabupaten tidak memiliki ruang untuk menarik retribusi atau memperoleh bagi hasil dari potensi sumber daya laut yang diekspor keluar daerah.

"Seluruh kewenangan diambil alih ke provinsi, sementara kabupaten tidak punya hak untuk mengelola. hanya bisa koordinasi saja," tuturnya.

Sementara itu, ia menilai hal ini juga menjadikan adanya ketimpangan manfaat antara pengelolaan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya nelayan pesisir yang selama ini menjadi pihak paling bergantung pada hasil laut.

"Kalau potensi ini dikelola bersama, hasil laut Berau bisa jadi penopang ekonomi besar. Tapi dengan sistem yang berjalan sekarang, daerah seperti kita hanya jadi penonton," ujarnya.

Oleh karena itu, Rudi pun berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah penghasil.

"Jangan sampai potensi besar ini hanya dimanfaatkan pihak luar, sementara daerah penghasil tidak mendapatkan apa-apa," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)