Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - DPRD Berau kembali menyoroti dunia pendidikan khususnya dalam pemerataan bantuan bagi sekolah negeri dan swasta.
Wakil Komisi l DPRD Berau, Abdul Waris mendorong agar sekolah negeri dan swasta di sama ratakan untuk program bantuan sekolah gratis, bantuan fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dan lainnya. Apalagi ada kebijakan Pemkab Berau yang akan memberikan baju sekolah gratis bagi siswa sekolah negeri, namun belum menyentuh pelajar di sekolah swasta.
"Masa sekolah swasta tidak dapat, padahal mereka juga anak-anak Berau. Ini yang saya usulkan kepada Bupati, meskipun terlambat, mungkin ini bisa menjadi wacana kita. Bagaimana pun kan banyak dari sekolah swasta ini yang mengharumkan nama Berau juga," kata Wakil Komisi l DPRD Berau, Abdul Waris.
Oleh karena itu, ia pun menyampaikan bahwa rencana ini dapat di laksanakan jika ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus pendidikan gratis untuk sekolah swasta. Oleh sebab itu, ia sangat mendorong adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut guna meningkatkan pendidikan.
"Sekarang ormas dan yayasan juga sudah bisa mengelola APBD. Ini membuktikan bahwa sekolah swasta bisa mendapatkan belanja rutin dari APBD untuk peningkatan sarpras sekolah dan sebaginya," tuturnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Sebab menurutnya tidak semua sekolah swasta tercukupi, namun ada sebagian sekolah swasta juga yang memerlukan perhatian pemerintah baik siswa, guru maupun sarpras sekolahnya.
"Apalagi, sangat disayangkan masih ada sekolah swasta yang ruang kelasnya memakai kursi plastik di Berau," katanya.
Ia pun menyebut jika nanti telah ada Perda yang mengatur maka sekolah swasta tidak perlu hanya mengandalkan hibah lagi secara terus menerus yang belum tau kedepan akan dapat lagi atau tidak.
"Kalau kita bantu ya bisanya cuma dalam bentuk perda. Kalau hibah aja paling banyak satu miliar. Ya nggak bisa cukup. Nanti itu pun nggak bisa tahun depan dapat lagi, tahun depannya lagi. Ya sampai kapan kayak gitu? Iya kan. Jadi kalau ada Perda ini, ya dia bisa dibantu secara rutin," ujarnya.
Waris berharap rancangan tersebut dapat terlaksana guna meningkatkan dan memajukan kualitas pendidikan di Berau serta memberi kesejahteraan dan kenyamanan bagi siswa dan guru. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - DPRD Berau kembali menyoroti dunia pendidikan khususnya dalam pemerataan bantuan bagi sekolah negeri dan swasta.
Wakil Komisi l DPRD Berau, Abdul Waris mendorong agar sekolah negeri dan swasta di sama ratakan untuk program bantuan sekolah gratis, bantuan fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dan lainnya. Apalagi ada kebijakan Pemkab Berau yang akan memberikan baju sekolah gratis bagi siswa sekolah negeri, namun belum menyentuh pelajar di sekolah swasta.
"Masa sekolah swasta tidak dapat, padahal mereka juga anak-anak Berau. Ini yang saya usulkan kepada Bupati, meskipun terlambat, mungkin ini bisa menjadi wacana kita. Bagaimana pun kan banyak dari sekolah swasta ini yang mengharumkan nama Berau juga," kata Wakil Komisi l DPRD Berau, Abdul Waris.
Oleh karena itu, ia pun menyampaikan bahwa rencana ini dapat di laksanakan jika ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus pendidikan gratis untuk sekolah swasta. Oleh sebab itu, ia sangat mendorong adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut guna meningkatkan pendidikan.
"Sekarang ormas dan yayasan juga sudah bisa mengelola APBD. Ini membuktikan bahwa sekolah swasta bisa mendapatkan belanja rutin dari APBD untuk peningkatan sarpras sekolah dan sebaginya," tuturnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Sebab menurutnya tidak semua sekolah swasta tercukupi, namun ada sebagian sekolah swasta juga yang memerlukan perhatian pemerintah baik siswa, guru maupun sarpras sekolahnya.
"Apalagi, sangat disayangkan masih ada sekolah swasta yang ruang kelasnya memakai kursi plastik di Berau," katanya.
Ia pun menyebut jika nanti telah ada Perda yang mengatur maka sekolah swasta tidak perlu hanya mengandalkan hibah lagi secara terus menerus yang belum tau kedepan akan dapat lagi atau tidak.
"Kalau kita bantu ya bisanya cuma dalam bentuk perda. Kalau hibah aja paling banyak satu miliar. Ya nggak bisa cukup. Nanti itu pun nggak bisa tahun depan dapat lagi, tahun depannya lagi. Ya sampai kapan kayak gitu? Iya kan. Jadi kalau ada Perda ini, ya dia bisa dibantu secara rutin," ujarnya.
Waris berharap rancangan tersebut dapat terlaksana guna meningkatkan dan memajukan kualitas pendidikan di Berau serta memberi kesejahteraan dan kenyamanan bagi siswa dan guru. (Adv)
(Sf/Rs)