Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti kinerja sektor perbankan yang dinilai perlu memperkuat integritas dan tata kelola internal manajemennya. 

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menegaskan kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam industri perbankan.

Rudi menyebut perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius.

"Perbankan tidak hanya soal pelayanan finansial, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika kepercayaan ini terganggu, dampaknya bisa sangat luas," ujarnya.

Ia mengungkap adanya keluhan masyarakat terkait kesulitan dalam mengakses kredit. Hal tersebut menurutnya tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administratif semata, tetapi juga perlu ditelusuri secara menyeluruh.

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat rusak hanya karena ulah segelintir orang di dalam sistem. Ini harus dilihat secara objektif, apakah murni prosedur atau ada faktor lain di dalam sistem," katanya.

Tak hanya berdampak pada nasabah, persoalan ini juga disebut merembet ke internal karyawan, adanya dugaan persoalan internal di lingkungan perbankan, termasuk informasi terkait hak pegawai yang disebut-sebut mengalami pemotongan seperti insentif dan bonus yang diduga digunakan untuk menutup kerugian akibat tindakan oknum.

"Hal tersebut perlu segera diklarifikasi oleh pihak manajemen. Jika benar ada persoalan internal, maka harus diselesaikan secara transparan. Pegawai yang bekerja sesuai aturan tidak boleh dirugikan," tegasnya.

Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih kuat di tubuh perbankan. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya fokus pada nasabah, tetapi juga harus menyasar internal lembaga.

"Pengawasan harus seimbang. Tidak hanya keluar, tetapi juga ke dalam, agar tidak ada celah penyimpangan," jelasnya.

Rudi berharap pihak perbankan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola yang ada. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Integritas adalah kunci utama. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan sulit dipertahankan," tutupnya. (Adv)

(Sf/Lo)