Tanjung Redeb - Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, memanfaatkan Kegiatan Reses III di Kampung Teluk Harapan, Pulau Maratua, Selasa (2/12/2026) malam, untuk menjelaskan kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

Saga menyampaikan bahwa pemotongan anggaran tahun anggaran 2026 terjadi cukup drastis. Dana yang sebelumnya telah disepakati sebesar Rp4 triliun kini berkurang hampir separuhnya menjadi Rp2,4 triliun.

"Kami cukup tertekan, karena masyarakat sudah mengetahui rencana anggaran melalui reses dan pertemuan. Tiba-tiba dipotong besar, tentu memaksa kita menyusun ulang prioritas," ungkap Saga dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah kampung.

Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD pun berlangsung cukup alot. Bahkan, jadwal paripurna sempat tertunda karena perlunya penyesuaian ulang terhadap sejumlah pos anggaran.

Kendati demikian, dirinya memastikan ada dua sektor strategis yang tidak tersentuh pemangkasan, yakni ketahanan pangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut juga warga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan tanggul penahan abrasi. Namun, Saga meminta masyarakat memahami bahwa kemampuan fiskal daerah sangat terbatas pada tahun anggaran ini.

Ia pun mencontohkan kondisi di Pulau Derawan, di mana program penahan abrasi tahun 2025 belum dapat dikerjakan akibat kendala sertifikasi, meski anggaran telah tersedia.

"Bukan kami tidak memperjuangkan, tetapi ada regulasi baru dan pemangkasan anggaran yang membuat beberapa program tertunda. Jangan sampai kepala kampung disudutkan," tegasnya.

Meski demikian, sebagai wakil rakyat dari dapil pesisir, Saga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur dan penanganan abrasi di Pulau Maratua sambil menunggu kondisi fiskal daerah kembali stabil.

"Kondisi fiskal ini bukan hanya terjadi di Berau, tapi seluruh Indonesia. Namun kami tetap memastikan aspirasi masyarakat Maratua tidak hilang dari pembahasan dan tetap menjadi prioritas," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)