Tanjung Redeb - Abrasi di Pulau maratua semakin mengkhawatirkan. Kondisi pesisir yang terus terkikis ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat serta keberlangsungan sektor pariwisata di pulau tersebut

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga mengatakan diperlukan langkah cepat dan perencanaan matang untuk menangani abrasi. Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau harus segera melakukan kajian teknis sebagai dasar solusi mitigasi.

"DPUPR memiliki kapasitas dan pertimbangan teknis untuk menilai tingkat bahaya serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat," ujar Saga.

Sementara itu, ia menegaskan penanganan abrasi bukanlah pekerjaan instan. Dimana, dirinya menilai dalam menangani persoalan tersebut dibutuhkan strategi dari jangka pendek hingga jangka panjang.

"Abrasi ini termasuk pekerjaan jangka panjang. Tidak bisa selesai dalam sehari, tapi setidaknya ada niat, dasar, dan rencana awal untuk menghadapinya," tambahnya.

Dia juga menyoroti dampak ekonomi. Ia menilai abrasi tersebut berpotensi mengganggu pelaku UMKM dan sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

"UMKM dan pariwisata sangat penting. Di tengah kondisi ekonomi sulit, masyarakat butuh inovasi untuk bertahan. Inilah sektor yang harus kita dorong agar PAD meningkat," tuturnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya DPRD akan terus mengawal usulan dari pemerintah kecamatan maupun masyarakat melalui mekanisme penganggaran dan pengawasan.

"DPRD memiliki tiga fungsi yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam kasus abrasi ini, dua fungsi terakhir yang berperan. Jika Camat Maratua sudah mengusulkan, kami akan terus mengawal," tegasnya.

Saga menekankan pentingnya penanganan segera agar abrasi tidak semakin parah, mengingat dampaknya yang signifikan bagi lingkungan, ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan pariwisata Berau. (Adv)

(Sf/Lo)