Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau menyoroti rencana pengurangan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini disebabkan Penyesuaian anggaran di tingkat provinsi yang berdampak langsung ke daerah salah satunya program BPJS Kesehatan.

Jika sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mampu menanggung BPJS Kesehatan sekitar 13.500 peserta dari kelompok masyarakat tidak mampu di Berau, pada tahun berjalan jumlah tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar 10.000 peserta.

Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menilai kebijakan efisiensi anggaran di tingkat provinsi tidak boleh berdampak langsung pada hilangnya hak masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera menyiapkan langkah antisipasi agar akses layanan kesehatan warga tetap terjamin.

"Selama ini ribuan warga kurang mampu sangat bergantung pada jaminan BPJS Kesehatan. Jika pengurangan ini dilakukan tanpa solusi lanjutan, masyarakat tentu akan kesulitan mendapatkan pelayanan medis," ujar Ahmad Rifai.

Dirinya mengingatkan bahwa pengurangan kuota kepesertaan BPJS berpotensi menurunkan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Berau yang selama ini telah melampaui angka 85 persen.

"Capaian UHC ini harus dijaga. Jika ribuan peserta dinonaktifkan, maka angka cakupan layanan kesehatan bisa menurun dan masyarakat kembali menghadapi hambatan administrasi saat berobat," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong Pemkab Berau untuk menyiapkan skema cadangan melalui APBD daerah, sehingga warga yang tidak lagi ditanggung oleh pemerintah provinsi tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

"Pemkab harus hadir dengan solusi. Jangan sampai masyarakat kurang mampu kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan anggaran," tegasnya.

Selain itu, Rifai juga meminta pemerintah kabupaten segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik, sekaligus memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap menjadi prioritas di Kabupaten Berau. (Adv)

(Sf/Rs)