Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau
Rapat kerja komisi terkait lanjutan evaluasi LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat kerja komisi terkait lanjutan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Tanjung Redeb, Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi dan Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina. Turut hadir anggota Komisi I DPRD Berau, Dinas Kesehatan Berau, Dewan Pengawas RSUD dr. Abdul Rivai, serta Direktur RSUD dr. Abdul Rivai.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti sejumlah persoalan penting di sektor kesehatan, terutama terkait kesiapan pengoperasian RSUD Tanjung Redeb yang direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2026, kekurangan tenaga medis di wilayah pesisir dan pedalaman, serta pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdul Rivai.
Dinas Kesehatan Berau memastikan bahwa berbagai persiapan terus dilakukan agar rumah sakit baru tersebut dapat segera melayani masyarakat.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Abdul Rivai, Jusram, mengakui sempat terjadi kekosongan lebih dari 100 jenis obat. Meski demikian, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
"Memang sempat terjadi kekosongan lebih dari 100 jenis obat, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujar Jusram.
Ia juga menjelaskan bahwa RSUD dr. Abdul Rivai memiliki hutang yang salah satunya merupakan kewajiban finansial yang berkaitan dengan investasi peningkatan layanan, termasuk perekrutan tenaga medis spesialis mulai dari dokter gigi, anak, obgyn hingga bedah mulut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyatakan dukungan terhadap pengoperasian RSUD baru, namun menekankan pentingnya kesiapan yang matang agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kami mendukung pengoperasian RSUD baru, tetapi kesiapan harus benar-benar matang agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat," tegas Subroto.
Sementara untuk kekurangan tenaga medis di wilayah pesisir dan pedalaman ia menegaskan agar hal tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas untuk segera ditangani oleh pemerintah daerah. Sebab, ia mengatakan, kondisi tersebut sempat memicu keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
"Ini sangat penting karena sebelumnya sempat terjadi pelayanan terhenti selama dua hingga tiga hari akibat tidak adanya dokter. Banyak keluhan masyarakat karena tidak adanya dokter. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali," katanya.
Kendati demikian, dirinya juga menekankan agar ke depan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdul Rivai maupun RSUD Tanjung Redeb juga dapat terus ditingkatkan sehingga keluhan masyarakat dapat diminimalisir.
"Saya kira manajemen rumah sakit sudah berusaha maksimal, namun masih ada kekurangan. Ke depan kita akan terus memberikan saran dan masukan agar pelayanan semakin baik," tutupnya.
Subroto berharap dengan adanya evaluasi ini, tidak ada lagi permasalahan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kelayakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Berau. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau

Rapat kerja komisi terkait lanjutan evaluasi LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat kerja komisi terkait lanjutan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Tanjung Redeb, Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi dan Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina. Turut hadir anggota Komisi I DPRD Berau, Dinas Kesehatan Berau, Dewan Pengawas RSUD dr. Abdul Rivai, serta Direktur RSUD dr. Abdul Rivai.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti sejumlah persoalan penting di sektor kesehatan, terutama terkait kesiapan pengoperasian RSUD Tanjung Redeb yang direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2026, kekurangan tenaga medis di wilayah pesisir dan pedalaman, serta pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdul Rivai.
Dinas Kesehatan Berau memastikan bahwa berbagai persiapan terus dilakukan agar rumah sakit baru tersebut dapat segera melayani masyarakat.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Abdul Rivai, Jusram, mengakui sempat terjadi kekosongan lebih dari 100 jenis obat. Meski demikian, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
"Memang sempat terjadi kekosongan lebih dari 100 jenis obat, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujar Jusram.
Ia juga menjelaskan bahwa RSUD dr. Abdul Rivai memiliki hutang yang salah satunya merupakan kewajiban finansial yang berkaitan dengan investasi peningkatan layanan, termasuk perekrutan tenaga medis spesialis mulai dari dokter gigi, anak, obgyn hingga bedah mulut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyatakan dukungan terhadap pengoperasian RSUD baru, namun menekankan pentingnya kesiapan yang matang agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kami mendukung pengoperasian RSUD baru, tetapi kesiapan harus benar-benar matang agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat," tegas Subroto.
Sementara untuk kekurangan tenaga medis di wilayah pesisir dan pedalaman ia menegaskan agar hal tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas untuk segera ditangani oleh pemerintah daerah. Sebab, ia mengatakan, kondisi tersebut sempat memicu keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
"Ini sangat penting karena sebelumnya sempat terjadi pelayanan terhenti selama dua hingga tiga hari akibat tidak adanya dokter. Banyak keluhan masyarakat karena tidak adanya dokter. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali," katanya.
Kendati demikian, dirinya juga menekankan agar ke depan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdul Rivai maupun RSUD Tanjung Redeb juga dapat terus ditingkatkan sehingga keluhan masyarakat dapat diminimalisir.
"Saya kira manajemen rumah sakit sudah berusaha maksimal, namun masih ada kekurangan. Ke depan kita akan terus memberikan saran dan masukan agar pelayanan semakin baik," tutupnya.
Subroto berharap dengan adanya evaluasi ini, tidak ada lagi permasalahan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kelayakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Berau. (Adv)
(Sf/Rs)