Tanjung Redeb - Lonjakan kunjungan wisatawan selama libur panjang Idulfitri 2026 membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Berau. 

Berbagai destinasi wisata dipadati pengunjung, menandakan bangkitnya geliat ekonomi daerah yang sempat melambat.

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris menekankan pentingnya pendataan menyeluruh sebagai dasar evaluasi dan perencanaan ke depan. 

"Momen pascalebaran harus dimanfaatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk mengumpulkan data akurat terkait aktivitas wisata," ujar Gideon.

Menurutnya lonjakan wisatawan tidak cukup hanya dilihat sebagai keberhasilan semata. Data rinci tetap dibutuhkan, mulai dari jumlah pengunjung, destinasi favorit, hingga dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Ini bukan sekadar ramai atau tidak. Kita butuh data konkret. Berapa banyak wisatawan yang datang, ke mana saja mereka pergi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Itu semua harus tercatat dengan baik," tuturnya.

Ia menilai tanpa basis data yang kuat, arah pengembangan pariwisata akan sulit terarah. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah jika dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang muncul akibat lonjakan wisatawan, seperti kepadatan di destinasi unggulan, keterbatasan fasilitas umum, hingga potensi kerusakan lingkungan.

"Lonjakan ini memang bagus, tapi kalau tidak diantisipasi, bisa jadi bumerang. Kita harus tahu titik mana yang mengalami tekanan paling besar, apakah akses jalan memadai, fasilitas cukup atau justru perlu pembenahan segera," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam proses pendataan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pengelola destinasi, pelaku usaha, hingga masyarakat perlu dilibatkan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi di lapangan.

"Kalau semua pihak dilibatkan, hasilnya pasti lebih akurat. Karena mereka yang berada langsung di lapangan tahu apa yang sebenarnya terjadi," tambahnya.

Gideon pun mengingatkan agar data yang dikumpulkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Data tersebut harus diolah menjadi dasar kebijakan yang konkret, baik untuk peningkatan infrastruktur, pelayanan, maupun pengelolaan destinasi yang ramah lingkungan.

"Jangan sampai kita hanya bangga dengan ramainya pengunjung, tapi lupa berbenah. Data itu harus jadi dasar kebijakan agar pariwisata Berau benar-benar maju dan memberi manfaat luas bagi masyarakat," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)