Tanjung Redeb - Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menilai penerapan perspektif gender dalam program pembangunan daerah masih belum optimal. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam rencana kerja masing-masing.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik.

"Semua manusia memiliki hak yang sama tanpa ada perbedaan. Baik laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, bahkan anak-anak harus mendapatkan porsi yang sama," ujar Grace.

Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan gender sebenarnya sudah terlihat melalui berbagai kebijakan yang ada. Namun, pelaksanaannya di tingkat OPD dinilai masih perlu diperkuat agar tidak sebatas wacana.

"Setiap OPD wajib memasukkan program pengarusutamaan gender dalam rencana kerjanya. Komitmen pemerintah daerah sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana OPD mendukung dan menjalankannya secara konsisten," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam proses pembangunan. Ia berharap perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut dilibatkan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program, hingga strategi pembangunan daerah.

"Pengarusutamaan gender merupakan strategi penting agar pembangunan benar-benar inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

Grace optimis dengan penguatan implementasi di tingkat OPD maka pembangunan daerah dapat berjalan lebih adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. (Adv)

(Sf/Rs)