Tanjung Redeb - DPRD Berau mengingatkan bahwa penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) hingga 50 persen menjadi tanda peringatan bagi pemerintah dan pihak swasta untuk segera mencari solusi. 

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, provinsi, dan perusahaan agar kampung memiliki sumber pendapatan yang stabil dan mandiri.

"Di Kecamatan Segah ada 13 kepala kampung dan 22 perusahaan. Kalau satu perusahaan saja bisa mendukung satu kampung, persoalan pendanaan bisa diatasi. Tinggal komitmen kita bersama untuk mengawal," kata Sumadi.

Menurutnya, ketergantungan kampung pada APBD tidak bisa dibiarkan terus menerus. Sehinganya, ia mendorong pemanfaatan lahan produktif di setiap kampung, seperti sawit, kakao, atau kelapa, sebagai sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK) jangka panjang.

Dirinya pun mencontohkan, dimana ada kampung yang hanya memiliki 10 hektare, namun mampu meraih Rp500 juta per tahun. Hal ini menurutnya membuktikan bahwa pengelolaan aset kampung bisa meningkatkan kemandirian fiskal.

"Jika setiap kampung bisa punya lahan minimal 10-20 hektare. Kalau dikelola dengan baik, lahan 20 hektare bisa menghasilkan 600 juta sampai 1 miliar per tahun," jelasnya.

Selain itu, Sumadi menyoroti penyusutan luas lahan PT Berau Coal dari 108 ribu hektare menjadi 70 ribu hektare, dan meminta pemerintah mengawal pemanfaatan sisa 30 ribu hektare lahan yang dilepas agar dapat dimanfaatkan untuk PAK jangka panjang.

"Perusahaan di Segah harus berpikir jangka panjang. Bantuan bersifat sementara seperti ambulans atau 10 juta tidak cukup. Kampung harus bisa mandiri," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)