Tanjung Redeb - Kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Berau dari 4,95 persen menjadi 5,15 persen menjadi perhatian serius DPRD Berau. Meski persentasenya masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Timur, DPRD menilai pemerintah daerah harus memperkuat penerapan aturan ketenagakerjaan, terutama terkait prioritas tenaga kerja lokal.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa peningkatan angka pengangguran tidak boleh dianggap remeh. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa salah satu langkah paling strategis untuk menekan pengangguran adalah memastikan perusahaan di Berau benar-benar mematuhi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan.

"Ini harus segera kita atasi agar angka pengangguran tidak semakin bertambah," ujar Subroto.

Ia pun menjelaskan, Perda tersebut mewajibkan setiap perusahaan di Berau mempekerjakan minimal 80 persen tenaga kerja lokal, dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan industri. Sehingga, menurutnya aturan ini penting untuk memastikan masyarakat Berau mendapat kesempatan lebih besar dalam pasar kerja daerahnya sendiri.

"Kalau aturan ini bisa berjalan konsisten, angka pengangguran kita bisa ditekan. Kuota tenaga kerja luar tidak boleh melebihi 20 persen, selebihnya harus diprioritaskan untuk masyarakat lokal," tuturnya.

Selain itu, Subroto juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengawasi pelaksanaan aturan, tetapi juga memperbanyak program penciptaan lapangan kerja baru. Sebab, ia menilai, upaya ini harus sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kebijakan yang berpihak pada tenaga lokal dan pelatihan keterampilan akan memperkuat daya saing masyarakat Berau di dunia kerja," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan berbagai langkah untuk menekan angka pengangguran. Beberapa di antaranya ialah pelatihan kerja, penyebaran informasi lowongan, hingga gelaran job fair yang melibatkan perusahaan-perusahaan lokal.

"Masalah pengangguran ini multifaktor. Yang paling dominan adalah PHK di sektor pertambangan. Selain itu, banyak lulusan SMA dan SMK yang langsung masuk pasar kerja, sementara lapangan kerja yang tersedia belum seimbang," terangnya.

Oleh karena itu, Zulkifli menilai penting adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri. Salah satunya melalui penyelarasan kurikulum sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, serta pelibatan perusahaan dalam pelatihan tenaga lokal. Sehingga, dirinya berharap kualitas SDM Berau terus meningkat.

"Kami yakin, kalau semua bersinergi angka pengangguran bisa kita tekan secara bertahap," tandasnya. (Adv)

(Sf/Rs)