Tanjung Redeb - Wacana pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan kembali menguat seiring sorotan terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. 

Pemekaran dinilai menjadi solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang selama ini belum optimal.

Wilayah pesisir selatan yang masih berada dalam administrasi Berau menghadapi berbagai keterbatasan, terutama akses jalan penghubung antarkecamatan dan kampung. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi menegaskan pemekaran bukan semata-mata soal pembentukan wilayah administratif baru, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan.

"Selama wilayah pesisir masih berada dalam cakupan kabupaten induk yang sangat luas, percepatan pembangunan sulit dilakukan secara maksimal. Karena itu pemekaran menjadi kebutuhan yang mendesak," ujar Frans.

Menurutnya dengan terbentuknya DOB, rentang kendali pemerintahan akan lebih pendek, sehingga pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan antarwilayah dapat diprioritaskan dan direalisasikan lebih cepat.

"Setelah ada pemekaran, pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah pesisir akan lebih terfokus dan terarah," tambahnya.

Ia menilai pemekaran sebagai langkah membuka peluang pengembangan sektor unggulan pesisir selatan, seperti perikanan, pariwisata bahari dan perdagangan lokal yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.

Frans menekankan keberhasilan pembentukan DOB sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah sebagai kabupaten induk, terutama dalam penyediaan anggaran awal dan pembentukan kelembagaan pemerintahan.

"DOB ini perlu dukungan semua sektor agar tetap menjadi prioritas pembangunan daerah," tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)