Tanjung Redeb - Pembangunan di Kabupaten Berau dianggap masih terlalu fokus pada proyek fisik dan realisasi anggaran, sementara aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga belum sepenuhnya diperhatikan.

Anggota Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi menyoroti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait praktek pengolahan tanah tanpa izin yang marak terjadi saat ini. Menurutnya hal ini menunjukkan pengawasan pemerintah belum optimal.

"Seandainya pemerintah tegas sejak awal, kerusakan lingkungan bisa dicegah. Pengawasan pascatambang juga wajib dijalankan, bukan sekadar pilihan," ujar Ichsan.

Oleh karena itu, menurutnya pembangunan daerah seharusnya bukan hanya soal menyelesaikan proyek, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

ia mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan organisasi perangkat daerah harus mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran. Sehingga, ia pun menegaskan bahwa kualitas dan keberlanjutan harus menjadi prioritas.

"Kalau perencanaan tidak matang, proyek fisik mungkin bisa selesai, tapi dampaknya untuk warga jangka panjang itu minim," jelasnya.

Selain itu, pemerataan pembangunan sampai ke tingkat kampung juga masih menjadi perhatian. Meskipun aspirasi masyarakat sudah dihimpun melalui reses DPRD, namun belum bisa sepenuhnya terpenuhi.

"Aspirasi masyarakat sudah dikumpulkan, tapi yang penting adalah warga benar-benar merasakan hasilnya," tambahnya.

Selain itu, dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui sektor pariwisata, dirinya menekankan agar kerja sama dengan pihak ketiga lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan produk lokal, bukan hanya sekadar promosi destinasi. "Yang utama tetap kesejahteraan warga," tandasnya.

Ichsan pun berharap melalui pendekatan ini, pembangunan Berau ke depan bisa berjalan seimbang dan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dapat berjalan bersama. (Adv)

(Sf/Lo)