Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum tuntas bagi tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr Abdul Rivai. 

Keterlambatan pembayaran TPP ini dikhawatirkan akan berdampak pada semangat kerja dokter dan perawat serta menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong menegaskan persoalan TPP nakes tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Oleh sebab itu dalam rapat gabungan beberapa waktu lalu dengan pihak RSUD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, pihaknya sudah menanyakan langsung, tetapi penjelasan yang diberikan masih bersifat umum dan belum rinci.

"Sudah sempat kami tanyakan juga dalam rapat soal TPP ini dan sudah dijelaskan sekilas oleh Dinkes dan RSUD Abdul Rivai. Tapi secara teknis kami akan panggil kembali semua pihak yang terlibat sampai ke dinas teknisnya," ujar Feri.

Ia pun menyoroti beban berat yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan, apalagi dengan keterbatasan fasilitas dan tingginya tuntutan pelayanan publik. Ia menekankan pemerintah daerah harus memastikan kesejahteraan nakes agar kualitas pelayanan tetap optimal.

"Pemerintah tidak bisa menutup mata. Masalah ini harus segera diselesaikan, karena yang dipertaruhkan adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau semuanya sesuai, saya yakin mereka akan memberikan pelayanan terbaik," tambahnya.

Oleh karena itu ia menekankan ketidakpastian TPP bisa menjadi salah satu alasan dokter dan tenaga medis enggan bertahan lama di Berau.

"Bisa jadi karena masalah ini juga banyak dokter yang tidak betah. Itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga perlu diatasi secepatnya,” tuturnya.

Feri menyampaikan pihaknya di DPRD Berau berencana memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari RSUD dr Abdul Rivai, Dinkes, hingga dinas teknis lainnya untuk mencari solusi konkret. 

Ia berharap penataan skema TPP dapat segera dilakukan agar tenaga medis merasa dihargai dan termotivasi untuk tetap mengabdi di daerah.

"Kita tidak mau dengar lagi ada dokter yang pergi hanya karena soal kesejahteraan. Ini menyangkut nyawa dan pelayanan masyarakat, jadi jangan dianggap sepele," tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)