Tanjung Redeb - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, masyarakat di Kabupaten Berau kembali menghadapi kelangkaan LPG Kg di sejumlah wilayah. 

Kondisi ini bukan kali pertama terjadi, karena dalam beberapa tahun terakhir kelangkaan gas bersubsidi tersebut kerap muncul setiap mendekati hari besar keagamaan

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Subroto menekankan perlunya pengawasan ketat dari pemerintah daerah terhadap peredaran LPG 3 Kg.

"Kami menekankan kepada pemerintah daerah agar melakukan kontrol terhadap peredaran LPG tiga kilogram. Dari DPRD sendiri kami juga akan ikut mengawasi persoalan ini, karena LPG sangat penting bagi masyarakat, apalagi menjelang lebaran," ujar Subroto.

Ia juga menjelaskan kelangkaan LPG bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat yang melebihi kapasitas pasokan. Selain itu keterlambatan distribusi dan praktik tidak wajar oleh distributor juga dapat memicu kelangkaan.

"Kita harus mencari dulu penyebabnya, apakah karena meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan LPG sehingga melebihi kapasitas atau distribusinya yang lambat atau bahkan ada permainan dari pihak tertentu. Itu yang perlu kita lihat langsung di lapangan," jelasnya.

Ia menilai kelangkaan yang kerap terjadi seperti saat ini berpotensi membuat harga LPG 3 Kg meroket, bahkan mencapai Rp50 ribu per tabung menjelang Idulfitri. Menurutnya praktik ini kerap terjadi menjelang hari besar agar LPG dijual lebih mahal.

"Menjelang hari besar seperti ini LPG sering dipermainkan. Kadang ada juga oknum yang menyimpan LPG karena tahu masyarakat sangat membutuhkan. Disimpan dulu supaya nanti bisa dijual dengan harga lebih tinggi," katanya.

Ia juga menegaskan apabila ditemukan indikasi penimbunan atau permainan harga oleh oknum harus ditindak tegas. Oleh karena itu, Subroto meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) segera turun tangan untuk menindaklanjuti dan memantau kondisi di lapangan.

"Nanti akan kita cek juga ke Pertamina. Jika menurut Pertamina tidak ada pengurangan stok dan distribusinya lancar, berarti masalahnya bukan di Pertamina. Tapi kalau distribusinya lambat atau apa, stoknya tidak ada, berartikan bukan dari kesalahan pengepul juga. Ini yang harus ditelusuri lagi di lapangan," tambahnya.

Subroto menegaskan apabila terbukti kelangkaan disebabkan oleh masalah distribusi atau penimbunan, DPRD Berau akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait untuk mencari solusi dan menegakkan aturan yang berlaku.

"Terkait sanksi, kita lihat dulu penyebabnya apakah benar karena distribusi yang lambat atau adanya penimbunan. Kalau memang ada pelanggaran, tentu sudah ada aturan yang harus ditegakkan," tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)