Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau
Jalan Poros yang menghubungkan tiga kampung di Kecamatan Sambaliung yang kerap longsor. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Pemasangan jembatan bailey di jalur penghubung tiga kampung yakni Kampung Inaran, Bena Baru, dan Pegat Bukur, di Kecamatan Sambaliung dinilai belum mampu menjadi jawaban jangka panjang atas persoalan longsor yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rencana pembangunan jembatan permanen. Ia menyebut, kondisi tanah di kawasan itu cukup labil sehingga membuat jalan mudah mengalami kerusakan, terutama saat curah hujan tinggi. Hal tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
"Perbaikan sementara seperti tambal sulam tidak akan menyelesaikan masalah. Setiap musim hujan, kerusakan pasti terulang kembali. Karena itu, solusi permanen berupa jembatan harus segera diwujudkan," ungkap Gideon.
Ia pun menegaskan bahwa jalur tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di tiga kampung, baik sebagai akses utama mobilitas warga maupun jalur distribusi kebutuhan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan.
"Jalur ini jangan sampai terputus. Kalau akses terganggu, dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, dirinya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah memasang jembatan bailey dengan panjang sekitar 45 meter sebagai penanganan darurat agar akses tetap terbuka. Namun, ia menilai solusi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan acuan utama dalam penanganan infrastruktur jangka panjang.
"Kita menghargai langkah cepat pemerintah, tetapi ini hanya bersifat sementara. Ke depan harus ada pembangunan yang lebih permanen dan kuat," ujarnya.
Sementara itu, Gideon berharap agar rencana pembangunan jembatan permanen dapat kembali masuk dalam prioritas pembahasan anggaran daerah. Ia juga meminta dilakukan kajian teknis secara menyeluruh agar proyek tersebut bisa segera direalisasikan.
"Memang ada keterbatasan anggaran, tetapi untuk infrastruktur yang sangat vital seperti ini, tetap harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat," tutupnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau

Jalan Poros yang menghubungkan tiga kampung di Kecamatan Sambaliung yang kerap longsor. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Pemasangan jembatan bailey di jalur penghubung tiga kampung yakni Kampung Inaran, Bena Baru, dan Pegat Bukur, di Kecamatan Sambaliung dinilai belum mampu menjadi jawaban jangka panjang atas persoalan longsor yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rencana pembangunan jembatan permanen. Ia menyebut, kondisi tanah di kawasan itu cukup labil sehingga membuat jalan mudah mengalami kerusakan, terutama saat curah hujan tinggi. Hal tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
"Perbaikan sementara seperti tambal sulam tidak akan menyelesaikan masalah. Setiap musim hujan, kerusakan pasti terulang kembali. Karena itu, solusi permanen berupa jembatan harus segera diwujudkan," ungkap Gideon.
Ia pun menegaskan bahwa jalur tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di tiga kampung, baik sebagai akses utama mobilitas warga maupun jalur distribusi kebutuhan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan.
"Jalur ini jangan sampai terputus. Kalau akses terganggu, dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, dirinya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah memasang jembatan bailey dengan panjang sekitar 45 meter sebagai penanganan darurat agar akses tetap terbuka. Namun, ia menilai solusi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan acuan utama dalam penanganan infrastruktur jangka panjang.
"Kita menghargai langkah cepat pemerintah, tetapi ini hanya bersifat sementara. Ke depan harus ada pembangunan yang lebih permanen dan kuat," ujarnya.
Sementara itu, Gideon berharap agar rencana pembangunan jembatan permanen dapat kembali masuk dalam prioritas pembahasan anggaran daerah. Ia juga meminta dilakukan kajian teknis secara menyeluruh agar proyek tersebut bisa segera direalisasikan.
"Memang ada keterbatasan anggaran, tetapi untuk infrastruktur yang sangat vital seperti ini, tetap harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat," tutupnya. (Adv)
(Sf/Rs)