Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Kekurangan tenaga kebersihan untuk angkutan sampah di kawasan pesisir selatan Berau masih menjadi permasalahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun masih terus berupaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah tersebut.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan untuk perekrutan Pegawai Tidak Tatap (PTT) di lingkup Pemkab Berau memang tidak memungkinkan. Namun, menurutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar kekurangan personel bisa ditambah seperti Outsourcing.
"Yang tidak boleh itu pengangkatan PTT atau honorer. Jadi Outsourcing saja," ujar waris.
Ia menyebut hal tersebut merupakan solusi terbaik bagi pemerintah jika ingin memaksimalkan kekurangan personel selama ini. Namun, dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah agar selektif dalam mencari personel tambahan dan tidak asal-asalan. Hal itu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kendala selama program berjalan.
"Agar fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu bisa berjalan optimal," katanya.
Kendati demikian, Waris pun berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat untuk memecahkan permasalahan kurangnya tenaga kebersihan pada saat ini. Mengingat hanya ada beberapa personel yang bekerja dengan cakupan wilayah yang cukup luas.
"Harus ada keberanian dari OPD. Seperti beberapa instansi lainnya memberlakukan sistem kontrak. itu aja solusinya," tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau

Anggota DPRD Berau, Abdul Waris. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Kekurangan tenaga kebersihan untuk angkutan sampah di kawasan pesisir selatan Berau masih menjadi permasalahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun masih terus berupaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah tersebut.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan untuk perekrutan Pegawai Tidak Tatap (PTT) di lingkup Pemkab Berau memang tidak memungkinkan. Namun, menurutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar kekurangan personel bisa ditambah seperti Outsourcing.
"Yang tidak boleh itu pengangkatan PTT atau honorer. Jadi Outsourcing saja," ujar waris.
Ia menyebut hal tersebut merupakan solusi terbaik bagi pemerintah jika ingin memaksimalkan kekurangan personel selama ini. Namun, dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah agar selektif dalam mencari personel tambahan dan tidak asal-asalan. Hal itu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kendala selama program berjalan.
"Agar fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu bisa berjalan optimal," katanya.
Kendati demikian, Waris pun berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat untuk memecahkan permasalahan kurangnya tenaga kebersihan pada saat ini. Mengingat hanya ada beberapa personel yang bekerja dengan cakupan wilayah yang cukup luas.
"Harus ada keberanian dari OPD. Seperti beberapa instansi lainnya memberlakukan sistem kontrak. itu aja solusinya," tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)