DPRD Kabupaten Berau

    Kementan Beri 200 Hektare Bantuan Bibit Kakao dan Kelapa ke Berau, DPRD Tekankan Kesiapan Lahan dan Kelompok Tani

    Seputarfakta.com - Baiq Eliana -

    DPRD Kabupaten Berau

    04 Februari 2026 08:43 WIB

    Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan dan kelompok tani menyusul adanya bantuan bibit kakao dan kelapa dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia untuk Kabupaten Berau.

    Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, kepada Menteri Pertanian dalam pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia. Dari usulan awal masing-masing 100 hektare, Kementerian Pertanian memberikan bantuan dua kali lipat, yakni 200 hektare bibit kakao dan 200 hektare bibit kelapa.

    "Ibu bupati kemarin di Batam meminta 100 hektare, tapi oleh Menteri Pertanian diberikan 200 hektare untuk petani kakao dan kelapa dalam. Dari DPRD tentu kita mensupport, tapi harus diiringi kesiapan lahan dan kelompok taninya," ujar Sumadi, Rabu (4/2/2026).

    Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat tidak dapat diberikan secara perorangan, melainkan harus melalui lembaga resmi seperti kelompok tani atau koperasi. Oleh karena itu, ia menilai kesiapan kelembagaan menjadi hal yang sangat penting.

    "Kalau lembaganya belum ada, bantuan turun kita tidak bisa mengakses, dan akhirnya bisa kembali lagi ke pusat. Ini yang harus kita antisipasi dari sekarang," tegasnya.

    Selain itu, dirinya juga menekankan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara terencana dengan sebaran yang merata di kecamatan, namun tetap dalam satu hamparan lahan agar pembinaan dan pengawasan lebih mudah.

    "Kalau bisa tersebar per kecamatan, tapi jangan terlalu kecil-kecil. Mungkin bisa diatur per kecamatan 10 hektare tapi menyatu supaya pembinaannya jelas dan hasilnya maksimal. Daripada menyebar satu orang ada yang 1000 meter, 2000 meter," katanya.

    Apalagi, ia menilai bahwa komoditas kakao dan kelapa di Berau memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Khusus kelapa, hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan dan memiliki daya simpan lama sehingga memungkinkan untuk dipasarkan ke luar daerah.

    "Kelapa ini tahan lama dan pasarnya luas. Kalau tidak habis di daerah, masih bisa dikirim ke luar Berau, berbeda dengan buah-buahan segar," tuturnya.

    Oleh sebab itu, Sumadi berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menghidupkan kembali lahan-lahan yang belum produktif, seperti lahan bekas tambang, agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan petani Berau. (Adv)

    (Sf/Rs)

    Tim Editorial

    Connect With Us

    Copyright @ 2023 seputarfakta.com.
    All right reserved

    Kategori

    Informasi

    DPRD Kabupaten Berau

    Kementan Beri 200 Hektare Bantuan Bibit Kakao dan Kelapa ke Berau, DPRD Tekankan Kesiapan Lahan dan Kelompok Tani

    Seputarfakta.com - Baiq Eliana -

    DPRD Kabupaten Berau

    04 Februari 2026 08:43 WIB

    Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan dan kelompok tani menyusul adanya bantuan bibit kakao dan kelapa dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia untuk Kabupaten Berau.

    Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, kepada Menteri Pertanian dalam pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia. Dari usulan awal masing-masing 100 hektare, Kementerian Pertanian memberikan bantuan dua kali lipat, yakni 200 hektare bibit kakao dan 200 hektare bibit kelapa.

    "Ibu bupati kemarin di Batam meminta 100 hektare, tapi oleh Menteri Pertanian diberikan 200 hektare untuk petani kakao dan kelapa dalam. Dari DPRD tentu kita mensupport, tapi harus diiringi kesiapan lahan dan kelompok taninya," ujar Sumadi, Rabu (4/2/2026).

    Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat tidak dapat diberikan secara perorangan, melainkan harus melalui lembaga resmi seperti kelompok tani atau koperasi. Oleh karena itu, ia menilai kesiapan kelembagaan menjadi hal yang sangat penting.

    "Kalau lembaganya belum ada, bantuan turun kita tidak bisa mengakses, dan akhirnya bisa kembali lagi ke pusat. Ini yang harus kita antisipasi dari sekarang," tegasnya.

    Selain itu, dirinya juga menekankan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara terencana dengan sebaran yang merata di kecamatan, namun tetap dalam satu hamparan lahan agar pembinaan dan pengawasan lebih mudah.

    "Kalau bisa tersebar per kecamatan, tapi jangan terlalu kecil-kecil. Mungkin bisa diatur per kecamatan 10 hektare tapi menyatu supaya pembinaannya jelas dan hasilnya maksimal. Daripada menyebar satu orang ada yang 1000 meter, 2000 meter," katanya.

    Apalagi, ia menilai bahwa komoditas kakao dan kelapa di Berau memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Khusus kelapa, hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan dan memiliki daya simpan lama sehingga memungkinkan untuk dipasarkan ke luar daerah.

    "Kelapa ini tahan lama dan pasarnya luas. Kalau tidak habis di daerah, masih bisa dikirim ke luar Berau, berbeda dengan buah-buahan segar," tuturnya.

    Oleh sebab itu, Sumadi berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menghidupkan kembali lahan-lahan yang belum produktif, seperti lahan bekas tambang, agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan petani Berau. (Adv)

    (Sf/Rs)