DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    Kajian Tak Rampung, Proyek Pengamanan Pantai Derawan Gagal Direalisasikan

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    05 Mei 2026 pukul 13:47 WITA

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Proyek pengamanan pantai di kawasan pesisir Derawan gagal direalisasikan meski telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar pada 2025. Mandeknya program tersebut disebabkan belum rampungnya kajian teknis yang menjadi dasar pelaksanaan.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris mengungkapkan DPRD sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam mendukung penanganan abrasi melalui penganggaran. Namun, kesiapan teknis dinilai belum memadai.

    "Komitmen dari DPRD sudah jelas, anggarannya sudah siap. Tapi secara teknis, pelaksanaannya belum siap karena kajian belum tuntas," ujar Waris.

    Menurutnya, belum selesainya kajian sebelum penganggaran menjadi kesalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan. Ia pun menegaskan setiap proyek, terlebih yang bernilai besar, seharusnya didahului oleh kajian yang matang.

    "Saya selalu sampaikan, sebelum membuat proyek, apalagi dengan anggaran puluhan miliar, seharusnya dilakukan kajian dulu. Setelah itu baru dianggarkan," tegasnya.

    Akibat kondisi tersebut, anggaran yang sebelumnya disiapkan akhirnya dialihkan ke program lain yang dianggap lebih prioritas.

    Selain itu, ia juga menyoroti perubahan dalam perencanaan anggaran yang dinilai tidak konsisten. Ia menyebut, setelah proyek tidak terlaksana pada 2025, alokasinya justru tidak kembali dimasukkan pada tahun ini.

    Situasi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan juga turut memengaruhi kebijakan tersebut. Dengan adanya efesiensi anggaran, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

    "Kita harus realistis. Kita melihat mana yang paling prioritas dan mendesak. Abrasi ini penting, tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

    Meski demikian, Waris menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengawal penanganan abrasi di Derawan. Ke depan, ia berharap perencanaan proyek dapat dilakukan lebih matang agar anggaran yang telah disiapkan tidak kembali terbuang sia-sia.

    "Dari sisi komitmen, kami sudah mendukung. Tinggal bagaimana kesiapan teknisnya benar-benar dipastikan sebelum dianggarkan," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    Kajian Tak Rampung, Proyek Pengamanan Pantai Derawan Gagal Direalisasikan

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    05 Mei 2026 pukul 13:47 WITA

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Proyek pengamanan pantai di kawasan pesisir Derawan gagal direalisasikan meski telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar pada 2025. Mandeknya program tersebut disebabkan belum rampungnya kajian teknis yang menjadi dasar pelaksanaan.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris mengungkapkan DPRD sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam mendukung penanganan abrasi melalui penganggaran. Namun, kesiapan teknis dinilai belum memadai.

    "Komitmen dari DPRD sudah jelas, anggarannya sudah siap. Tapi secara teknis, pelaksanaannya belum siap karena kajian belum tuntas," ujar Waris.

    Menurutnya, belum selesainya kajian sebelum penganggaran menjadi kesalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan. Ia pun menegaskan setiap proyek, terlebih yang bernilai besar, seharusnya didahului oleh kajian yang matang.

    "Saya selalu sampaikan, sebelum membuat proyek, apalagi dengan anggaran puluhan miliar, seharusnya dilakukan kajian dulu. Setelah itu baru dianggarkan," tegasnya.

    Akibat kondisi tersebut, anggaran yang sebelumnya disiapkan akhirnya dialihkan ke program lain yang dianggap lebih prioritas.

    Selain itu, ia juga menyoroti perubahan dalam perencanaan anggaran yang dinilai tidak konsisten. Ia menyebut, setelah proyek tidak terlaksana pada 2025, alokasinya justru tidak kembali dimasukkan pada tahun ini.

    Situasi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan juga turut memengaruhi kebijakan tersebut. Dengan adanya efesiensi anggaran, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

    "Kita harus realistis. Kita melihat mana yang paling prioritas dan mendesak. Abrasi ini penting, tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

    Meski demikian, Waris menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengawal penanganan abrasi di Derawan. Ke depan, ia berharap perencanaan proyek dapat dilakukan lebih matang agar anggaran yang telah disiapkan tidak kembali terbuang sia-sia.

    "Dari sisi komitmen, kami sudah mendukung. Tinggal bagaimana kesiapan teknisnya benar-benar dipastikan sebelum dianggarkan," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)