Tanjung Redeb - Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan pentingnya kemandirian kampung untuk menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menilai, meski pemerintah daerah berupaya menjaga hak-hak aparatur sipil negara (ASN), kampung juga harus memaksimalkan potensi sendiri agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan.

"Kemandirian kampung menjadi kunci. Jangan menunggu bantuan pusat, tapi mulai bergerak dengan potensi sendiri," kata Elita.

Selain itu, dirinya pun menyoroti kemungkinan penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) hingga 70 persen yang berpotensi dapat memengaruhi program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, ia pun mendorong agar Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dapat difungsikan sebagai penggerak ekonomi lokal, sehingga kampung tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat.

"Menjaga kesejahteraan ASN penting, tapi pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat sama pentingnya. Harus ada inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah," ujarnya.

Kendati demikian, Elita pun mengatakan bahwa penguatan ekonomi lokal dan efisiensi anggaran menjadi dua strategi utama dalam menjaga stabilitas pembangunan Berau di tengah tekanan fiskal nasional. 

"Saya berharap pelayanan publik tetap berjalan lancar, program masyarakat tetap berlanjut, dan kampung mampu mandiri secara ekonomi," tandasnya. (Adv)

(Sf/Rs)