Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau menyoroti dampak pemekaran wilayah terhadap ketahanan pangan. 

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna menegaskan pertambahan jumlah wilayah harus diimbangi dengan kesiapan sistem distribusi dan produksi pangan agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ratna fluktuasi harga bahan pokok menjadi penyebab utama kerawanan pangan di kampung-kampung dengan akses terbatas. Kerawanan pangan terjadi karena harga yang tidak stabil, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan.

"Kita perlu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka bisa memproduksi bahan makanannya sendiri. Tidak hanya mampu membeli, tetapi juga mampu swasembada," ujar Ratna.

Ia menyampaikan penguatan swasembada pangan juga bisa mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan memanfaatkan lahan tidur dan menerapkan teknologi pertanian sederhana, warga bisa meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus menekan ketergantungan pada pasokan dari luar.

"Kemandirian pangan bukan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Jika kampung-kampung bisa memproduksi sendiri, dampak fluktuasi harga di pasar bisa diminimalkan," ungkapnya.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan kebijakan ekonomi pangan berbasis kampung, termasuk program pemberdayaan masyarakat, pelatihan pertanian dan dukungan sarana produksi, khususnya di wilayah rawan pangan.

"Program harus kita dorong terus ke kampung-kampung yang berstatus rawan pangan. Kalau bisa, tidak ada lagi daerah yang berstatus rawan pangan," tambahnya.

Ratna juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga pendidikan pertanian agar program swasembada pangan berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Ini bukan tanggung jawab satu pihak saja. Perlu sinergi antara pemerintah, komunitas lokal dan akademisi agar program swasembada pangan benar-benar berhasil," tutupnya. (Adv)

(Sf/Lo)