Tanjung Redeb - Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan jelas.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai strategi komunikasi publik pemerintah perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama di tengah derasnya arus informasi saat ini.

"Persoalan komunikasi saat ini tidak lagi sebatas bagaimana program pembangunan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dipahami masyarakat secara benar," ujar Saga.

Menurutnya, maraknya penggunaan media sosial membuat masyarakat lebih cepat menerima informasi, namun juga rentan menarik kesimpulan tanpa pemahaman yang utuh.

"Derasnya arus informasi membuat masyarakat cepat menarik kesimpulan. Kalau pemerintah tidak menyampaikan informasi dengan jelas, potensi salah paham sangat besar," jelasnya.

Oleh karena itu, ia pun menyoroti pentingnya sinkronisasi informasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Ketidaksamaan penyampaian informasi dinilai dapat memicu kebingungan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

"Jangan sampai satu instansi menyampaikan A, sementara instansi lain menyampaikan B. Ketidaksinkronan seperti itu hanya akan menimbulkan kebingungan," tegasnya.

Selain itu, dirinya mengatakan bahwa media massa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan media secara optimal sebagai saluran komunikasi resmi.

"Saya berharap setiap strategi komunikasi yang disusun pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan semata," katanya.

Saga pun menegaskan bahwa implementasi yang konsisten menjadi kunci agar informasi pembangunan dapat diterima secara utuh oleh masyarakat.

"Kepercayaan masyarakat dibangun dari informasi yang benar dan transparan. Pemerintah harus hadir dengan komunikasi yang jelas, bukan reaktif ketika muncul masalah," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)