Tanjung Redeb - DPRD Berau menilai serapan anggaran sektor kesehatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 belum berjalan optimal, meski secara persentase capaian kinerja masuk kategori tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan LKPJ yang menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD dr Abdul Rivai.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina menjelaskan berdasarkan hasil rapat bersama tim pakar LKPJ, kinerja pemerintah daerah dibagi dalam tiga kategori, yakni tinggi, sedang dan rendah. Pada sektor kesehatan, capaian kinerja memang tergolong tinggi, namun masih menyisakan anggaran yang cukup besar.

"Di sektor kesehatan, capaian mencatatkan angka yang cukup signifikan secara administratif, namun menyisakan SiLPA yang tidak terserap dalam jumlah besar," ujar Elita.

Ia pun menjelaskan untuk RSUD dr Abdul Rivai, dari total anggaran sebesar Rp210,9 miliar, terealisasi Rp187,2 miliar atau 88,80 persen, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp23,6 miliar.
"Kalau dilihat dari persentase memang masuk kategori tinggi, tapi kalau kita lihat sisa uangnya ini lumayan besar," jelasnya.

Sementara Dinkes Berau mengelola anggaran sebesar Rp421,2 miliar dengan realisasi Rp360,7 miliar atau 85,62 persen, sehingga menyisakan SiLPA sebesar Rp60,5 miliar.

"Di Dinkes juga demikian, meskipun secara persentase tinggi, tetapi kalau kita lihat nominalnya, sisa anggarannya cukup besar," tambahnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.

"Kalau kita melihat sisa uangnya ini lumayan besar. Di saat kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja, sangat ironis melihat anggaran sebesar itu tidak terserap maksimal," tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya kelangkaan obat di rumah sakit yang sempat terjadi. Menurutnya hal tersebut seharusnya dapat diantisipasi apabila perencanaan anggaran dilakukan secara lebih matang.

"Dengan adanya dana yang tersisa puluhan miliar rupiah, seharusnya kendala teknis seperti kekurangan obat tidak perlu terjadi jika perencanaan anggaran dilakukan secara tepat," ujarnya.

Elita pun berharap dari hasil pembahasan LKPJ tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan catatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada tahun berikutnya.

"Jadi nanti hasil rekomendasi kita akan menjadi catatan-catatan strategis, kemudian menjadi masukan untuk ke depan lebih baik lagi sebagai acuan anggaran untuk tahun selanjutnya," tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)