Tanjung Redeb - Anggota DPRD Berau, Sakirman menyoroti inflasi di Kabupaten Berau pada Oktober 2024 ini menjadi yang tertinggi se-Kalimantan Timur, yaitu 3,54 persen.

Sakirman meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menggalakkan pasar murah di setiap daerah atau kampung, terutama sembilan bahan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Untuk menekan inflasi, kita perlu segera mengadakan pasar murah. Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menurunkan harga sembako yang sering kali menjadi penyumbang utama inflasi,” Kata anggota DPRD Berau, Sakirman.

Selain itu, ia juga mengatakan perlu melakukan inspeksi mendalam (Sidak) untuk mengevaluasi sektor mana yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga.

"Apakah dari sisi transportasi pengangkutan yang memengaruhi harga barang, atau mungkin barang itu naik dengan sendirinya,” ujarnya.

Dirinya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah melakukan sidak bahan pokok, di mana setelah dicek ternyata ketersediaan masih aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kendati demikian, ia menyoroti di mana meskipun ketersediaan barang cukup, namun harga tetap terbilang tinggi. 

“Saya juga menekankan perlunya data yang lebih akurat mengenai distribusi barang, termasuk potensi kenaikan harga dari sisi transportasi atau peti kemas, yang dapat mempengaruhi harga barang,” ungkapnya.

Sementara itu, masalah serapan hasil pertanian lokal juga menjadi perhatiannya karena sebagian besar komoditas yang masuk ke Berau berasal dari luar daerah, terutama dari Jawa. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga barang menjadi lebih tinggi.

Oleh karena itu, Sakirman mengusulkan untuk memanggil distributor dan agen untuk menjelaskan alasan di balik kenaikan harga.

“Saya juga berharap Pemerintah Daerah dan DPRD dapat bekerja sama lebih intensif untuk mengumpulkan data terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Berau,” ujarnya.

Sakirman juga mengatakan, bahkan DPRD Berau akan bekerja sama dengan OPD terkait untuk mengetahui akar permasalah tersebut.

“DPRD akan bekerja sama dengan OPD untuk memanggil pihak terkait dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Setelah itu, kita akan mengevaluasi dan memutuskan langkah-langkah selanjutnya, termasuk memanggil pihak swasta yang terlibat dalam proses distribusi barang,” pungkasnya. (Adv) 

(Sf/Rs)