Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti dampak pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai berpengaruh langsung terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyampaikan bahwa berkurangnya anggaran daerah telah menghambat perputaran uang di tengah masyarakat. Padahal, sebelumnya APBD menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal.
"Ketika APBD masih berada di kisaran Rp6 triliun, aliran dana ke masyarakat mengalir deras melalui program seperti Alokasi Dana Kampung (ADK) dan proyek pembangunan," ujar Rudi.
Namun, ia mengatakan bahwa setelah dilakukan pemangkasan, distribusi anggaran menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi, terutama di tingkat bawah.
"Kalau anggaran turun, otomatis uang yang beredar di masyarakat ikut berkurang. Ini yang membuat daya beli melemah," tegasnya.
Menurutnya, penurunan daya beli yang terjadi saat ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sudah menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, dirinya juga menyoroti adanya tekanan global yang turut memperparah situasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta dampak konflik internasional disebut ikut memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
"Kita tidak bisa lagi bertumpu pada satu sektor saja. Sekarang semua sektor kena dampaknya. Harus ada langkah cepat dan strategi yang tepat," katanya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang dinilai semakin rentan di tengah ketidakpastian global. Diversifikasi ekonomi dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
"Kalau tidak segera diantisipasi, dampaknya bisa meluas. Semua harus dihitung matang agar masyarakat tetap bisa bertahan," ujarnya.
Rudi pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran agar program pemerintah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti dampak pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai berpengaruh langsung terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyampaikan bahwa berkurangnya anggaran daerah telah menghambat perputaran uang di tengah masyarakat. Padahal, sebelumnya APBD menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal.
"Ketika APBD masih berada di kisaran Rp6 triliun, aliran dana ke masyarakat mengalir deras melalui program seperti Alokasi Dana Kampung (ADK) dan proyek pembangunan," ujar Rudi.
Namun, ia mengatakan bahwa setelah dilakukan pemangkasan, distribusi anggaran menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi, terutama di tingkat bawah.
"Kalau anggaran turun, otomatis uang yang beredar di masyarakat ikut berkurang. Ini yang membuat daya beli melemah," tegasnya.
Menurutnya, penurunan daya beli yang terjadi saat ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sudah menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, dirinya juga menyoroti adanya tekanan global yang turut memperparah situasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta dampak konflik internasional disebut ikut memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
"Kita tidak bisa lagi bertumpu pada satu sektor saja. Sekarang semua sektor kena dampaknya. Harus ada langkah cepat dan strategi yang tepat," katanya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang dinilai semakin rentan di tengah ketidakpastian global. Diversifikasi ekonomi dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
"Kalau tidak segera diantisipasi, dampaknya bisa meluas. Semua harus dihitung matang agar masyarakat tetap bisa bertahan," ujarnya.
Rudi pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran agar program pemerintah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. (Adv)
(Sf/Rs)