DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Dorong Pemkab Berau Benahi Infrastruktur Wisata Berdasarkan Temuan BPK

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    03 Februari 2026 pukul 17:22 WITA

    RDP terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Timur terhadap kinerja pengelolaan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran 2023 hingga Semester I 2025. Rapat digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Selasa (3/2/2026).

    Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi serta dihadiri anggota DPRD Berau, Inspektur Inspektorat Berau, Bapelitbang Berau, Kepala BPKAD Berau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Plt. Kepala Disbudpar Berau, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau.

    Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyampaikan bahwa BPK menyoroti pengelolaan pembangunan kepariwisataan, salah satu program unggulan Kabupaten Berau, terutama terkait infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata.

    "Pariwisata adalah salah satu program unggulan Kabupaten Berau. BPK menyarankan agar Pemkab memperbaiki dan melengkapi kekurangan, khususnya infrastruktur. Jalan menuju tempat wisata harus bagus dan lebar, ini menjadi masukan penting bagi DPUPR," kata Subroto.

    Ia pun menyampaikan bahwa BPK juga menekankan pentingnya peningkatan jaringan komunikasi di lokasi wisata yang masih terbatas. Dimana, ia menilai bahwa masih banyak daerah wisata yang blank spot, sehingga pengunjung sulit mengakses sinyal telepon maupun internet.

    "Kita berharap masalah ini cepat diatasi supaya wisatawan dapat menikmati fasilitas dengan nyaman," tambahnya.

    Oleh karena itu, Subroto menekankan dalam pembenahan pariwisata perlunya sinergi antar OPD dan stakeholder terkait, termasuk DPUPR, Diskominfo, Dishub, dan Diskoperindag. Dimana, salah satu fokusnya adalah perbaikan rambu-rambu lalu lintas di jalur menuju objek wisata demi keamanan pengunjung.

    "Kita berharap saran-saran BPK dapat membuat pariwisata Kabupaten Berau lebih baik lagi. Saat ini memang belum semua kekurangan teratasi, tapi langkah perbaikan terus dilakukan," tutupnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Dorong Pemkab Berau Benahi Infrastruktur Wisata Berdasarkan Temuan BPK

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    03 Februari 2026 pukul 17:22 WITA

    RDP terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Timur terhadap kinerja pengelolaan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran 2023 hingga Semester I 2025. Rapat digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Selasa (3/2/2026).

    Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi serta dihadiri anggota DPRD Berau, Inspektur Inspektorat Berau, Bapelitbang Berau, Kepala BPKAD Berau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Plt. Kepala Disbudpar Berau, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau.

    Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyampaikan bahwa BPK menyoroti pengelolaan pembangunan kepariwisataan, salah satu program unggulan Kabupaten Berau, terutama terkait infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata.

    "Pariwisata adalah salah satu program unggulan Kabupaten Berau. BPK menyarankan agar Pemkab memperbaiki dan melengkapi kekurangan, khususnya infrastruktur. Jalan menuju tempat wisata harus bagus dan lebar, ini menjadi masukan penting bagi DPUPR," kata Subroto.

    Ia pun menyampaikan bahwa BPK juga menekankan pentingnya peningkatan jaringan komunikasi di lokasi wisata yang masih terbatas. Dimana, ia menilai bahwa masih banyak daerah wisata yang blank spot, sehingga pengunjung sulit mengakses sinyal telepon maupun internet.

    "Kita berharap masalah ini cepat diatasi supaya wisatawan dapat menikmati fasilitas dengan nyaman," tambahnya.

    Oleh karena itu, Subroto menekankan dalam pembenahan pariwisata perlunya sinergi antar OPD dan stakeholder terkait, termasuk DPUPR, Diskominfo, Dishub, dan Diskoperindag. Dimana, salah satu fokusnya adalah perbaikan rambu-rambu lalu lintas di jalur menuju objek wisata demi keamanan pengunjung.

    "Kita berharap saran-saran BPK dapat membuat pariwisata Kabupaten Berau lebih baik lagi. Saat ini memang belum semua kekurangan teratasi, tapi langkah perbaikan terus dilakukan," tutupnya. (Adv)

    (Sf/Lo)