Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau
Anggota DPRD Berau, Saga. (Foto: istimewa)
Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti pentingnya sinkronisasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi publik bagi pemerintah daerah merupakan hal yang penting.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya menjalankan program pembangunan, tetapi memastikan informasi yang sampai ke publik jelas dan tidak simpang siur.
"Derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat bisa dengan cepat menarik kesimpulan, termasuk yang keliru. Karena itu, setiap OPD perlu menjalankan komunikasi publik yang konsisten dan saling terhubung," ujar Saga.
Ia menilai bahwa ketidaksinkronan informasi antarinstansi dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sehingga diharapkan para OPD dapat memberi penjelasan yang jelas dan akurat.
"Jangan sampai satu instansi menyampaikan A, sementara instansi lain menyampaikan B. Ketidaksinkronan seperti itu hanya akan menimbulkan kebingungan," tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya pun mendorong pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan media massa secara optimal agar informasi yang disampaikan tidak hanya tersebar luas, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepercayaan masyarakat dibangun dari informasi yang benar dan transparan. Pemerintah harus hadir dengan komunikasi yang jelas, bukan reaktif ketika muncul masalah," tambahnya.
Terakhir, Saga pun mengingatkan perlunya strategi komunikasi yang terintegrasi antar OPD agar informasi pemerintah sampai dengan tepat dan membangun kepercayaan masyarakat. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau

Anggota DPRD Berau, Saga. (Foto: istimewa)
Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti pentingnya sinkronisasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi publik bagi pemerintah daerah merupakan hal yang penting.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya menjalankan program pembangunan, tetapi memastikan informasi yang sampai ke publik jelas dan tidak simpang siur.
"Derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat bisa dengan cepat menarik kesimpulan, termasuk yang keliru. Karena itu, setiap OPD perlu menjalankan komunikasi publik yang konsisten dan saling terhubung," ujar Saga.
Ia menilai bahwa ketidaksinkronan informasi antarinstansi dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sehingga diharapkan para OPD dapat memberi penjelasan yang jelas dan akurat.
"Jangan sampai satu instansi menyampaikan A, sementara instansi lain menyampaikan B. Ketidaksinkronan seperti itu hanya akan menimbulkan kebingungan," tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya pun mendorong pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan media massa secara optimal agar informasi yang disampaikan tidak hanya tersebar luas, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepercayaan masyarakat dibangun dari informasi yang benar dan transparan. Pemerintah harus hadir dengan komunikasi yang jelas, bukan reaktif ketika muncul masalah," tambahnya.
Terakhir, Saga pun mengingatkan perlunya strategi komunikasi yang terintegrasi antar OPD agar informasi pemerintah sampai dengan tepat dan membangun kepercayaan masyarakat. (Adv)
(Sf/Rs)