Tanjung Redeb - Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan pentingnya disiplin dan pengawasan ketat dalam rencana penerapan kebijakan Work from Home (WFH) satu kali dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya soal efisiensi anggaran atau fleksibilitas kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

"WFH bukan ruang santai, melainkan ujian nyata integritas ASN," ujar Subroto.

Sehingganya, dirinya menilai bahwa penerapan WFH akan menjadi tolok ukur apakah ASN mampu tetap produktif tanpa pengawasan langsung dari atasan.

"WFH ini menjadi tolok ukur. Apakah ASN tetap produktif tanpa pengawasan langsung, atau justru sebaliknya," tambahnya.

ia pun menekankan dimana momentum ini seharusnya dimanfaatkan ASN untuk menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab sebagai pelayan publik, bukan justru menurunkan kualitas kinerja.

Namun demikian, dirinya juga menyoroti persoalan disiplin ASN di Kabupaten Berau yang dinilai masih belum optimal. Dimana, pelanggaran kedisiplinan yang masih terjadi, menjadi alarm agar kebijakan WFH tidak disalahgunakan.

"Jangan sampai WFH dimaknai sebagai hari libur tambahan. Justru ini cara mendidik ASN agar tetap menjaga marwah, di mana pun mereka bekerja," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar memperkuat pengawasan terhadap pegawai selama kebijakan WFH diterapkan.

"Saya minta pemerintah daerah, termasuk para kepala OPD, tidak lengah dan aktif memastikan kinerja pegawai tetap terjaga meski bekerja dari luar kantor," ujarnya.

Dengan pengawasan yang optimal serta komitmen ASN, Subroto optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau. (Adv)

(Sf/Rs)