Tanjung Redeb - Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, menyoroti pengelolaan parkir dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program Pemerintah Daerah (Pemda).

Dirinya pun menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Jika memang ada aturan yang mengatur parkir, maka harus jelas mekanismenya agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Masyarakat yang datang berbelanja juga seharusnya sudah menyiapkan anggaran, sehingga tidak perlu diperdebatkan," kata Sujarwo.

Sementara itu, ia pun menyoroti keterbatasan personel di Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertugas dalam pengelolaan parkir dan transportasi. Dirinya mengatakan, meski Dishub memiliki kewenangan dalam mengatur parkir, tetapi dengan keterbatasan SDM, menurutnya perlu ada upaya maksimal agar program tersebut berjalan efektif.  

Oleh karena itu, ia pun menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Sehingga, pihaknya pun tidak bisa mengambil keputusan sepihak.

"Karena ada 30 anggota dewan dengan pandangan yang berbeda. Aspirasi warga juga harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ditetapkan," pungkasnya.  

Sujarwo pun berharap setiap program yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak hanya sekadar berjalan di atas kertas, namun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Berau. (Adv)

(Sf/Rs)