Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menegaskan bantuan untuk nelayan harus tepat sasaran dan disertai pendampingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
"Bantuan ini harus benar-benar sampai ke nelayan yang membutuhkan. Jangan sampai yang seharusnya menerima justru terlewat," ujar Sutami.
Ia pun menyampaikan beberapa permasalahan utama yang kerap terjadi, salah satunya terletak pada data penerima yang belum diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi salah sasaran. Menurutnya pembaruan data juga dinilai penting.
"Kalau datanya tidak diperbarui, tentu berisiko salah sasaran. Ini yang harus dibenahi," jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat yang masih perlu diperkuat. Tanpa sinkronisasi yang baik, potensi tumpang tindih bantuan sulit dihindari.
"Jangan sampai ada nelayan yang menerima lebih dari satu kali, sementara nelayan kecil yang lain tidak mendapatkan apa-apa," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi nelayan penerima bantuan. Bantuan seperti alat tangkap berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal jika tidak ada bimbingan.
"Harus ada pendampingan supaya bantuan itu benar-benar bisa digunakan dan berdampak dalam jangka panjang," tambahnya.
Sutami menekankan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Menurutnya sistem yang terbuka bisa membuat masyarakat lebih percaya pada program pemerintah.
"Dengan data valid, penyaluran tepat dan pengawasan berjalan, bantuan ini bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Kabupaten Berau

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menegaskan bantuan untuk nelayan harus tepat sasaran dan disertai pendampingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
"Bantuan ini harus benar-benar sampai ke nelayan yang membutuhkan. Jangan sampai yang seharusnya menerima justru terlewat," ujar Sutami.
Ia pun menyampaikan beberapa permasalahan utama yang kerap terjadi, salah satunya terletak pada data penerima yang belum diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi salah sasaran. Menurutnya pembaruan data juga dinilai penting.
"Kalau datanya tidak diperbarui, tentu berisiko salah sasaran. Ini yang harus dibenahi," jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat yang masih perlu diperkuat. Tanpa sinkronisasi yang baik, potensi tumpang tindih bantuan sulit dihindari.
"Jangan sampai ada nelayan yang menerima lebih dari satu kali, sementara nelayan kecil yang lain tidak mendapatkan apa-apa," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi nelayan penerima bantuan. Bantuan seperti alat tangkap berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal jika tidak ada bimbingan.
"Harus ada pendampingan supaya bantuan itu benar-benar bisa digunakan dan berdampak dalam jangka panjang," tambahnya.
Sutami menekankan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Menurutnya sistem yang terbuka bisa membuat masyarakat lebih percaya pada program pemerintah.
"Dengan data valid, penyaluran tepat dan pengawasan berjalan, bantuan ini bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Lo)