Tanjung Redeb - DPRD Berau mengimbau kepada Kesbangpol agar dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang selama ini beroperasi. 

Sekretaris Komisi I DPRD Berau Frans Lewi pun mengaku telah membaca berita nasional mengenai peristiwa ormas memaksa minta THR ke OPD terkait. Sehingga, ia mengusulkan evaluasi tersebut dapat terealisasi, karena dirinya tidak ingin ada kejadian aksi pemalakan minta uang Tunjangan Hari Raya (THR) hingga membuat kisruh di kantor pemerintahan. 

"Saya harap di Berau Kesbangpol bisa tingkatkan pengawasan hal tersebut agar tidak ada terjadi di kota ini," ujar Frans Lewi.

Selain itu, dirinya pun mendorong jika ada ormas yang melanggar peraturan maka Kesbangpol bisa menindak langsung dengan teguran atau sanksi berlaku supaya bekerja sesuai tupoksi. Ia berharap ketua ketua ormas bisa mengikuti tupoksi pekerjaan yang tepat sasaran.

"Kalau ada yang melanggar, imbauan saya Kesbangpol bisa menindak dengan beri sanksi sosial atau teguran peringatan," tuturnya. 

Sementara itu, ia menekankan agar Ormas bisa bijak jika ingin meminta pertolongan dana dan THR kepada orang lain tanpa harus ada unsur paksaan dan kekerasan.

"Misal sesama anggota yang mungkin punya usaha lebih baik, dari pada harus melakukan kesalahan fatal ke instansi tertentu itu hal bisa dipertimbangkan," ungkapnya. 

Hal tersebut karena Frans Lewi tidak ingin ada peristiwa yang merugikan masyarakat dengan skala besar. Namun, ia mengakui bahwa dengan kehadiran ormas menjadi wadah kelompok sosial kumpulan warga etnis tertentu untuk membantu pembangunan yang berkelanjutan. 

"Karena sangat disayangkan misal contoh si a katanya orang ormas a b c padahal tidak terdaftar anggota ormas. Ini yang harus di waspadai anggota resmi ormas pun harus mengawasi agar tidak terjadi hal merugikan di tengah masyarakat," tandasnya. (Adv)

(Sf/Rs)