Tanjung Redeb - Kekosongan tenaga dokter yang sempat terjadi di Puskesmas Kecamatan Talisayan kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Berau.

Anggota Komisi I DPRD, Thamrin meminta bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penugasan khusus bagi tenaga medis untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

Menurut Thamrin, masalah kekurangan tenaga medis yang terjadi bukanlah hal baru. Sebelumnya, Puskesmas di Kecamatan Segah juga sempat mengalami situasi serupa.

"Saya sudah mengusulkan kepada Ketua Komisi I agar memanggil kepala dinas untuk membahas persoalan ini," ujar Thamrin.

Sebelumnya sudah ada CPNS yang mengisi formasi di Puskesmas Talisayan, tetapi dimutasi ke tempat lain.

"Dari informasi yang saya terima, tenaga medis itu dimutasi, ini menjadi masalah besar karena seharusnya tidak terjadi," tegasnya.

Ia juga menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang memperbolehkan penugasan khusus tenaga medis di daerah terpencil. Menurutnya pemerintah daerah dapat memanfaatkan kebijakan tersebut melalui SK resmi dari bupati.

"Bupati bisa mengeluarkan SK untuk penugasan khusus. Aturannya sudah ada dari kemenkes, tapi sampai sekarang belum diterbitkan," terangnya.

Ia menilai ketiadaan SK akan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan, karena dokter dan perawat yang belum memiliki payung hukum enggan melaksanakan tugas.

"Tenaga medis yang belum punya SK tentu khawatir melaksanakan tugas karena ada risiko sanksi. Hal ini bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Thamrin berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan ini dan menekankan pentingnya langkah antisipasi jangka panjang agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Berau tetap terpenuhi.

"Perlu adanya antisipasi jangka panjang untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Berau,” tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)