Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti terkait abrasi yang terjadi di salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Berau yakni pulau Maratua. 

Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris menilai bahwa Pulau Maratua memerlukan langkah serius dan terencana untuk menangani abrasi yang terus menggerus kepulauan tersebut.

Ia mengatakan bahwa kondisi abrasi yang semakin mengkhawatirkan ini perlu direspons melalui kajian teknis mendalam oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau. 

"DPUPR merupakan instansi yang memiliki kapasitas dan dasar pertimbangan teknis untuk menilai tingkat bahaya serta merumuskan solusi mitigasi," ujar Gideon.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa penanganan abrasi bukanlah pekerjaan instan. Program ini membutuhkan perencanaan matang dari jangka pendek hingga jangka panjang. 

"Abrasi ini pasti masuk kategori pekerjaan jangka panjang. Tidak bisa selesai dalam sekejap. Tapi minimal ada dasar dulu, ada niat dan perencanaan awal yang disusun untuk mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya.

Abrasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Maratua menjadi tulang punggung ekonomi lokal. 

"UMKM dan pariwisata ini sangat penting. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat membutuhkan inovasi untuk bertahan. UMKM dan wisata inilah yang harus kita dorong untuk meningkatkan PAD kita," tambahnya.

Mengenai tindak lanjut DPRD, dirinya menyatakan pihaknya siap menanggapi pengajuan dari pemerintah kecamatan maupun masyarakat melalui mekanisme penganggaran dan fungsi pengawasan. 

"Dewan punya tiga fungsi yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam persoalan abrasi ini, dua fungsi terakhir sangat berperan. Kalau Camat Maratua sudah mengusulkan, kami siap menyikapi," ujarnya.

Terakhir, Gideon berharap penanganan abrasi di Maratua tidak lagi ditunda, mengingat dampaknya signifikan terhadap keselamatan lingkungan, ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan pariwisata Berau. (Adv)

(Sf/Rs)