DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Berau Dorong Kesadaran Bersama Tekan Angka Anak Tidak Sekolah

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    05 Februari 2026 pukul 19:25 WITA

    Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. (Foto: Baiq Eliana/ seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian. Berdasarkan data sementara Dinas Pendidikan, sekitar 4.000 anak dari jenjang SD hingga SMP tercatat tidak bersekolah.

    Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan bahwa tingginya angka ATS di daerah ini lebih banyak dipengaruhi oleh mobilitas orang tua yang bekerja seperti di sektor perusahaan, bukan semata-mata kualitas pendidikan menurun.

    "Dari data sekitar 4.000 anak itu, mayoritas disebabkan karena pindah domisili. Biasanya anak ikut orang tuanya yang berpindah tempat kerja, terutama ke wilayah-wilayah perusahaan," ujar Subroto.

    Sehingga, ia menilai banyak anak dipindahkan tanpa mempertimbangkan waktu akademik, seperti kenaikan kelas atau pergantian semester. Hal ini pun terjadi sebab kurangnya perencanaan dan koordinasi orang tua saat memindahkan anak di tengah tahun ajaran.

    "Perpindahan anak sekolah itu harusnya mengikuti waktu yang tepat, misalnya saat semester atau kenaikan kelas. Jangan anak dipindahkan ketika masih aktif sekolah," tegasnya.

    Menurutnya, komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan sangat penting. Terlebih, sebelum memindahkan anak, orang tua seharusnya memastikan ketersediaan sekolah di daerah tujuan.

    "Banyak orang tua yang langsung membawa anaknya ke tempat baru. Setelah sampai baru mencari sekolah, ternyata sekolah sudah penuh," jelasnya.

    Dirinya menyebut kondisi tersebut sering terjadi di kawasan sekitar perusahaan, di mana orang tua mengejar pekerjaan dan membawa anak tanpa persiapan pendidikan yang matang.

    "Pendidikan anak tetap harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai anak menjadi korban karena orang tua mengejar pekerjaan," tekannya.

    Subroto pun berharap ada kesadaran bersama antara orang tua, perusahaan, dan pemerintah agar perpindahan penduduk tidak menghambat akses pendidikan anak.

    "Perlu sinergi semua pihak agar mobilitas penduduk tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi masa depan pendidikan anak-anak kita," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Kabupaten Berau

    DPRD Berau Dorong Kesadaran Bersama Tekan Angka Anak Tidak Sekolah

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    05 Februari 2026 pukul 19:25 WITA

    Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. (Foto: Baiq Eliana/ seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian. Berdasarkan data sementara Dinas Pendidikan, sekitar 4.000 anak dari jenjang SD hingga SMP tercatat tidak bersekolah.

    Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan bahwa tingginya angka ATS di daerah ini lebih banyak dipengaruhi oleh mobilitas orang tua yang bekerja seperti di sektor perusahaan, bukan semata-mata kualitas pendidikan menurun.

    "Dari data sekitar 4.000 anak itu, mayoritas disebabkan karena pindah domisili. Biasanya anak ikut orang tuanya yang berpindah tempat kerja, terutama ke wilayah-wilayah perusahaan," ujar Subroto.

    Sehingga, ia menilai banyak anak dipindahkan tanpa mempertimbangkan waktu akademik, seperti kenaikan kelas atau pergantian semester. Hal ini pun terjadi sebab kurangnya perencanaan dan koordinasi orang tua saat memindahkan anak di tengah tahun ajaran.

    "Perpindahan anak sekolah itu harusnya mengikuti waktu yang tepat, misalnya saat semester atau kenaikan kelas. Jangan anak dipindahkan ketika masih aktif sekolah," tegasnya.

    Menurutnya, komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan sangat penting. Terlebih, sebelum memindahkan anak, orang tua seharusnya memastikan ketersediaan sekolah di daerah tujuan.

    "Banyak orang tua yang langsung membawa anaknya ke tempat baru. Setelah sampai baru mencari sekolah, ternyata sekolah sudah penuh," jelasnya.

    Dirinya menyebut kondisi tersebut sering terjadi di kawasan sekitar perusahaan, di mana orang tua mengejar pekerjaan dan membawa anak tanpa persiapan pendidikan yang matang.

    "Pendidikan anak tetap harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai anak menjadi korban karena orang tua mengejar pekerjaan," tekannya.

    Subroto pun berharap ada kesadaran bersama antara orang tua, perusahaan, dan pemerintah agar perpindahan penduduk tidak menghambat akses pendidikan anak.

    "Perlu sinergi semua pihak agar mobilitas penduduk tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi masa depan pendidikan anak-anak kita," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)