Tanjung Redeb - DPRD Berau menyoroti ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) di sejumlah wilayah, khususnya kawasan pedalaman dan pesisir yang masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami mengatakan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Berau seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang merata.

"Pemerintah daerah perlu mempercepat pemerataan pembangunan agar konektivitas wilayah semakin baik, perekonomian merata, dan masyarakat siap menghadapi dampak strategis keberadaan IKN," ujar Sutami.

Ia pun menekankan, pemerataan pembangunan tidak hanya soal fisik semata, tetapi juga keadilan bagi seluruh masyarakat. Dirinya berharap warga di kampung dan daerah pedalaman dapat merasakan manfaat pembangunan yang sama dengan masyarakat di perkotaan.

Sebab, ia menilai bahwa pentingnya infrastruktur penghubung antarwilayah sebagai kunci pemerataan ekonomi dan mobilitas masyarakat. 

"Kami meminta agar Pemkab Berau memerhatikan pemerataan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antar kampung dan kecamatan, drainase, serta fasilitas publik lainnya," tambahnya.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar setiap proyek pembangunan dijalankan dapat dikerjakan dengan standar mutu yang baik, bukan sekadar mengejar target penyelesaian.

"Peningkatan kualitas pekerjaan fisik, baik pembangunan jalan maupun fasilitas publik, sangat penting agar tidak cepat rusak dan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang," tuturnya.

Kendati demikian, ia juga menyoroti terkait kondisi sejumlah fasilitas publik yang sudah tidak layak, seperti sekolah, puskesmas, kantor kampung, dan sarana umum lainnya, sehingga, ia pun mendesak pemerintah segera melakukan rehabilitasi.

"Rehabilitasi pembangunan publik yang telah mengalami kerusakan dan tidak layak lagi digunakan perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Terakhir, Sutami menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Tanpa perawatan rutin, aset infrastruktur berpotensi menjadi terbengkalai dan membebani keuangan daerah.

"Tanpa pemeliharaan yang baik, infrastruktur bisa cepat rusak dan berujung pemborosan anggaran," tandasnya. (Adv)

(Sf/Rs)